Indonesiainside.id – Pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memicu perhatian berbagai kalangan, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang selama ini mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). KPAI menilai pergantian kepemimpinan tersebut harus menjadi titik awal evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, menegaskan bahwa MBG memiliki karakter berbeda dibanding program pemerintah lainnya karena dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan maupun kegagalan program akan terlihat dalam waktu singkat, sehingga membutuhkan mekanisme evaluasi yang cepat dan responsif.
“Memberi makan adalah program yang dampaknya terjadi seketika. Begitu pula ketika terjadi kesalahan tata kelola yang berujung pada keracunan massal. Karena itu, tata kelola MBG membutuhkan perubahan yang cepat dan mendasar, tidak bisa menunggu evaluasi tahunan,” ujar Jasra Putra.
KPAI mencatat berbagai masukan dari masyarakat sipil, netizen, dan lembaga pengawas terkait dugaan tingginya angka kejadian keracunan dalam pelaksanaan MBG yang disebut telah berdampak pada puluhan ribu penerima manfaat, mulai dari anak-anak, ibu, bayi, hingga lansia. Meski menilai pencopotan Kepala BGN dilakukan cukup terlambat, KPAI memandang langkah tersebut tetap penting sebagai momentum perbaikan kebijakan.
“Kami tidak ingin MBG hanya menjadi program bagi-bagi makanan. Program ini harus kembali pada cita-cita awalnya, yakni memperbaiki status gizi nasional, menurunkan stunting, serta menjangkau kelompok rentan dan wilayah prioritas,” kata Jasra.
KPAI juga meminta Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan terbuka mengenai efektivitas MBG dalam menekan angka stunting, termasuk capaian program di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) serta kelompok masyarakat yang sejak awal menjadi target utama kebijakan.
Dalam evaluasinya, KPAI mengingatkan bahwa upaya peningkatan gizi melalui MBG perlu berjalan beriringan dengan pengendalian lingkungan pangan yang sehat bagi anak. Jasra menyinggung perhatian Komite Hak Anak PBB terhadap berbagai persoalan kesehatan anak di Indonesia, mulai dari kesenjangan layanan kesehatan di wilayah timur Indonesia hingga meningkatnya konsumsi makanan olahan dan ultra-olahan yang berkontribusi terhadap obesitas anak.
“Jangan sampai di satu sisi negara memperbaiki gizi melalui MBG, tetapi di sisi lain lingkungan pangan justru dipenuhi industri yang mempromosikan konsumsi tidak sehat bagi anak,” tegasnya.
Selain makanan tidak sehat, KPAI juga menyoroti paparan produk adiktif seperti rokok dan alkohol, serta pengaruh iklan yang dinilai dapat membentuk pola konsumsi kurang sehat pada anak dan remaja.
Berdasarkan hasil pengawasan selama sekitar satu setengah tahun pelaksanaan program, masyarakat sipil bersama KPAI mengajukan tujuh rekomendasi utama. Rekomendasi tersebut mencakup prioritas penyaluran MBG ke daerah rawan pangan dan wilayah dengan masalah gizi tinggi, evaluasi menyeluruh tata kelola program, pelibatan anak dalam penyusunan menu dan evaluasi, penguatan standar keamanan pangan, peningkatan edukasi gizi dan pola hidup sehat, perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program, hingga jaminan perlindungan anak dari dampak fisik maupun psikologis akibat pelaksanaan program.
KPAI menegaskan bahwa MBG seharusnya menjadi instrumen kesehatan promotif dan preventif yang tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga mendorong perubahan pola asuh, pola makan keluarga, dan peningkatan literasi gizi masyarakat.
Di akhir pernyataannya, KPAI menyampaikan harapan kepada Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, agar mampu membawa perbaikan mendasar dalam pelaksanaan program.
“Tentu kami mengucapkan Selamat Kepada Kepala BGN yang baru Ibu Nanik Sudaryati Deyang. Kami berharap dengan kepemimpinan baru, MBG menjadi pintu masuk perubahan pola asuh dan pola makan keluarga Indonesia, bukan sekadar program distribusi makanan,” tutup Jasra Putra.
KPAI menilai harapan tersebut menjadi penting mengingat berdasarkan pengawasan klaster kesehatan yang dilakukan lembaga tersebut, persoalan stunting masih menjadi aduan tertinggi, disusul kasus pemenuhan hak dasar kesehatan anak, konsumsi produk makanan tidak sehat, gizi buruk, pemenuhan hak anak disabilitas, layanan jaminan kesehatan, dugaan malpraktik layanan kesehatan, hingga kecanduan aktivitas daring pada anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan kesehatan dan gizi anak Indonesia masih membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.