Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua MPR 2019-2024, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menjamin amendemen terbatas UUD 45 tidak akan menjadi bola liar. Ia mengaku MPR juga telah menyampaikan hal kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi
Bamsoet menjelaskan, potensi bila liar tidak akan terjadi lantaran semua anggota parlemen telah sepakat tidak ada materi maupun agenda politik dalam domain amendemen. Poin yang didalami adalah aspirasi terhadap pokok-pokok pikiran tentang pembangunan dan ekonomi bangsa.
“Juga tidak ada upaya untuk menjadikan kembali presiden sebagai mandataris MPR. Tidak ada lagi upaya untuk pemilihan presiden kembali ke MPR. Tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR,” Kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/10).
Bamoset mengatakan, Presiden Jokowi menyambut baik dan selaras dengan pikiran MPR. Salah satunya ruang untuk penyampaian aspirasi publik. Nantinya aspirasi itu akan ditampung dan dikaji oleh MPR melalui badan pengkajian yang sudah dibentuk oleh PDI Perjuangan.
“Apapun ujungnya nanti kamu pasti akan berkonsultasi kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, karena beliau juga salah satu stakeholder bangsa ini yang harus didengar suaranya terkait amandemen,” kata dia.
Dia menambahkan, parlemen maupun presiden sama-sama mandataris rakyat. Ini karena eksekutif dan legislatif dipilih langsung oleh rakyat.
“Pikiran beliau (Jokowi) selaras dengan pikiran kami bahwa semua dibuka seluas-luasnya bagi pikiran,” kata dia.
Sementara Wakil Ketua MPR Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan, Jokowi meminta kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan MPR bekerja melalui badan pengkajian. Badan itu nanti akan mendengar berbagai aspirasi, pendapat, usulan dari masyarakat.
“Baik dari kalangan parpol, akademisi, tokoh masyarakat,” ucap dia di lokasi yang sama. (EP)