Indonesiainside.id, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong agar pemerintah segera menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI). MUI tidak ingin ada permasalahan antara pemerintah dengan ormas Islam menyangkut administrasi.
Menurut Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, jika ada ketidaksepahaman antara pemerintah dan FPI, maka dapat diselesaikan melalui dialog. Dengan begitu ada wadah untuk mencari titik temu.
“Sebaiknya pemerintah mengeluarkan SKT. Setelah itu kita duduk bersama, berunding, kita bicarakan bangsa ini secara bersama-sama,” kata Anwar di kantor MUI, Jakarta, Kamis (26/12).
Anwar menjelaskan, dalam upaya memajukan bangsa ini tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas masyarakat. Meski pemerintah memiliki kekuasaan, namun jangan terlalu mengedepankan security approach dalam membangun dan mengembangkan bangsa.
“Silakan menggunakan security approach, tapi jangan selalu mengedepankan security approach. Karena persoalan bangsa ini sangat banyak dan tidak akan terselesaikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Tanpa partisipasi rakyat, pemerintah tidak akan bisa mengurus bangsa ini. Karena itu, dia mendorong pemerintah mengeluarkan SKT FPI, kemudian memanggil pimpinannya dan berdiskusi.
“Menurut saya, setiap yang kita lakukan harus ada titik temunya, yaitu kesepakatan-kesepakatan,” katanya.
Kesepakatan itu adalah sama-sama punya komitmen untuk memajukan bangsa dan tidak membuat gaduh kehidupan berbangsa dan bernegara. (Aza)