Indonesiainside.id – Kementerian Agama (Kemenag) melakukan langkah strategis dengan mentransformasi fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan ketahanan keluarga. Tak lagi hanya berperan sebagai tempat pencatatan pernikahan, KUA kini diposisikan sebagai mitra diskusi dan ruang solusi bagi pasangan dalam menghadapi persoalan rumah tangga, terutama yang dipicu tekanan ekonomi.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk respons konkret pemerintah terhadap meningkatnya kerentanan keluarga di tengah tekanan sosial dan ekonomi yang kian kompleks.
“Kami mendeklarasikan kepada pasangan yang ada, bahwa kalian tidak sendiri. KUA siap menjadi mitra diskusi untuk menerima keluhan dan mencari jalan keluar bersama, mulai dari masalah sosial hingga ekonomi,” kata dia di Bandung, dikutip Senin (24/11).
Menurutnya, data yang dimiliki pemerintah menunjukkan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, KUA tidak boleh hanya menjadi institusi administratif, melainkan harus hadir lebih manusiawi sebagai pendamping keluarga.
Transformasi ini menjadikan KUA sebagai consulting center yang aktif dan proaktif. Di satu sisi, Kemenag tetap menjalankan fungsi kuratif melalui layanan seperti Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin). Di sisi lain, langkah preventif diperkuat melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) yang dirancang untuk membekali generasi muda dengan pemahaman membangun keluarga yang sehat dan berkelanjutan.
“Tujuannya agar anak-anak muda tidak menikah hanya bermodalkan cinta, tapi juga kesiapan mental, ekonomi, dan manajemen keluarga,” kata Wamenag.
Tak hanya itu, Wamenag juga mengaitkan ketahanan keluarga dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Ia mengapresiasi pendekatan ekonomi kerakyatan yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari program Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, penyaluran pupuk hingga penghapusan utang UMKM.
Menurutnya, kebijakan berbasis bottom-up ini memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keluarga, sebab memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dari tingkat paling dasar.
“Kebijakan pemberdayaan ekonomi dari bawah ini sangat strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi keluarga, sehingga potensi perpecahan akibat tekanan finansial dapat diminimalisir,” pungkasnya.