Outsourcing Dinilai Masih Relevan, Ekonom Sebut yang Dibutuhkan Adalah Jaminan

Indonesiainside.id – Di tengah wacana penghapusan sistem alih daya (outsourcing) yang kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional, muncul pandangan berbeda dari kalangan akademisi dan pelaku usaha. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin justru menilai bahwa penghapusan outsourcing bukanlah solusi yang tepat dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Wijayanto menjelaskan bahwa langkah menghapus sistem outsourcing justru bisa memicu efek domino negatif seperti meningkatnya risiko usaha, membengkaknya biaya operasional, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar.

“Penghapusan outsourcing bukan pilihan yang tepat di tengah dinamika bisnis yang sedang melambat,” ujarnya, dikutip ANTARA, Jumat (16/5).

Menurut Wijayanto, yang lebih penting dilakukan adalah mendorong perbaikan menyeluruh dalam sistem outsourcing, khususnya dalam hal kepastian jaminan bagi para pekerja. Ia menyebut, salah satu bentuk konkret dari perbaikan itu adalah memastikan para pekerja alih daya mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan, seperti layanan BPJS Kesehatan.

Tak hanya itu, perlindungan hukum juga menjadi aspek krusial yang harus diperkuat. Ia menyoroti perlunya kontrak kerja yang transparan dan adil, agar pekerja memahami secara jelas hak serta kewajiban mereka.

“Yang dibutuhkan bukan penghapusan, tapi perbaikan kondisi kerja dan tingkat kesejahteraan,” katanya menegaskan.

Ia juga mengingatkan pentingnya adanya standar pendapatan yang memadai bagi tenaga kerja outsourcing. Menurutnya, kebijakan yang tepat bisa menciptakan keadilan tanpa harus merusak fleksibilitas yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Bahkan, menurut Wijayanto, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberi insentif kebijakan bagi perusahaan penyalur tenaga kerja, selama mereka mematuhi standar perlindungan pekerja.

Namun begitu, ia menggarisbawahi bahwa yang paling penting adalah implementasi, bukan hanya penyusunan kebijakan di atas kertas. Tanpa pengawasan dan pelaksanaan yang nyata, segala perbaikan hanya akan menjadi wacana.

Wacana penghapusan sistem outsourcing mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menghapus praktik alih daya, salah satunya melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dalam pernyataannya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Prabowo menyebut bahwa dewan tersebut akan mengkaji mekanisme transisi menuju penghapusan outsourcing dengan tetap memperhatikan iklim investasi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons arahan Presiden tersebut dengan menyatakan bahwa hal itu akan menjadi landasan dalam penyusunan regulasi baru, khususnya dalam bentuk peraturan menteri. Ia juga menyebut bahwa pernyataan Presiden merupakan bukti bahwa pemerintah mendengar dan memahami keresahan para pekerja.

Namun dari sisi pelaku usaha, sikap pemerintah ini menuai tanggapan hati-hati. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengingatkan bahwa penghapusan outsourcing yang tidak disiapkan dengan matang dapat mendorong pekerja formal beralih ke sektor informal, yang justru tidak memiliki kepastian upah dan perlindungan hukum.

“Jangan sampai nanti outsourcing-nya disetop, mereka pindah ke informal, jadi gak terlindungi sama sekali,” ujarnya.

Bob Azam menambahkan, jika dikelola dengan sistem yang kuat dan regulasi yang adil, outsourcing justru bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Dengan pro dan kontra yang mengemuka, isu outsourcing tampaknya akan menjadi salah satu ujian awal bagi pemerintahan Prabowo dalam menyeimbangkan aspirasi pekerja dan kebutuhan dunia usaha, tanpa mengorbankan salah satu pihak.

Tinggalkan Komentar