AS Sita Produk-Produk China Hasil Kerja Paksa terhadap Muslim Uighur

Indonesiainside.id, Washington DC – Pejabat bea cukai Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa mereka menyita sejumlah kiriman produk-produk dari China, yang melanggar aturan kerja paksa dan pelanggaran HAM. Produk itu diyakini dibuat oleh Muslim Uighur yang dipaksa berkerja di kamp-kamp penahanan di provinsi Xinjiang barat, China.

Produk itu adalah bagian dari pengiriman Lop County Meixin Hair Product, senilai US$800.000 atau sekitar Rp11 miliar. Perlindungan Pabean dan Perbatasan AS (CBP) memerintahkan bahwa barang tersebut ditahan dengan alasan menggunakan penjara dan kerja paksa, termasuk dari anak-anak dalam produksinya.

“Produksi barang-barang ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius,” kata Brenda Smith, Asisten Komisaris Eksekutif untuk perdagangan di CBP. “Perintah penahanan dimaksudkan untuk mengirim pesan yang jelas dan langsung ke semua entitas yang ingin melakukan bisnis dengan Amerika Serikat bahwa praktik ilegal dan tidak manusiawi tidak akan ditoleransi dalam rantai pasokan AS.”

Dilansir dari Channel News Asia, Lop County Meixin adalah pengekspor rambut manusia yang biasanya digunakan dalam anyaman dan ekstensi. Perusahaan itu dimasukkan dalam daftar hitam dalam beberapa bulan terakhir karena terkait kerja paksa dan pelanggaran HAM.

Pengumuman itu dikeluarkan ketika Departemen Keamanan Negara, Perdagangan, Perbendaharaan, dan Keamanan Dalam Negeri AS memperingatkan bisnis Amerika untuk berhati-hati mengimpor barang melalui rantai pasokan yang melibatkan kerja paksa atau penjara di Xinjiang dan di tempat lain di China.

Dan mereka juga memperingatkan perusahaan-perusahaan agar tidak memasok alat-alat pengawasan untuk digunakan oleh pihak berwenang di Xinjiang, atau membantu pembangunan fasilitas yang digunakan dalam penahanan massal Muslim dan minoritas di provinsi tersebut.

“Pemerintah China masih terus melakukan kampanye penindasan di Xinjiang, dengan menargetkan warga Uighur, etnik Kazakh, etnik Kyrgyzstan, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya,” kata Departemen Luar Negeri AS. “Bisnis yang membuka diri terhadap hal ini harus mewaspadai risiko reputasi, ekonomi, dan hukum.” (ASF)

Tinggalkan Komentar