Indonesiainside.id – Sejak awal pembangunan industri nasional, kawasan industri memainkan peran krusial dalam mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Tak lagi sekadar penyedia lahan, kawasan industri kini berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang mendorong hilirisasi, peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, hingga penguatan daya saing industri nasional di tingkat global.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, kawasan industri telah bertransformasi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kawasan industri telah bertransformasi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi melalui penguatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Menperin dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (22/1).
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 175 kawasan industri telah mengantongi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dengan total luas lahan mencapai 98.235,5 hektare dan tingkat okupansi sebesar 58,19 persen. Keberadaan kawasan industri tersebut berkontribusi 9,44 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Triwulan III 2025 serta menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 0,67 persen.
Dalam lima tahun terakhir, jumlah kawasan industri meningkat signifikan dengan penambahan 57 kawasan industri, atau tumbuh 48,3 persen. Saat ini, sebanyak 11.970 perusahaan industri beroperasi di kawasan industri dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,35 juta orang. Total investasi yang berhasil dihimpun pun mencapai Rp6.744,5 triliun.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Menperin menilai daya saing kawasan industri menjadi kunci utama dalam menarik investasi industri yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah sebagai regulator dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) sebagai representasi pengelola kawasan industri menjadi faktor strategis.
“Kami memandang HKI sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan yang bertujuan mengoptimalkan peran Kawasan Industri dalam misi industrialisasi nasional, sekaligus memastikan kebijakan di sektor kawasan industri dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan,” ungkapnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Perindustrian tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri yang diinisiasi DPR RI. Agus menyebut, RUU ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi kawasan industri.
“Substansi dari RUU tersebut akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang selama ini dihadapi oleh Kawasan Industri. Dalam hasil rapat kami, terdapat delapan pengelompokan masalah, yang kami harapkan delapan masalah itu bisa terjawab dalam undang-undang KI,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, menegaskan peran strategis KPAII dalam perumusan kebijakan kawasan industri, fasilitasi perizinan dan investasi, peningkatan daya saing kawasan, serta penguatan keterkaitan dengan rantai pasok nasional dan global.
“Peran tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global melalui pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan,” kata Tri.
Momentum pelantikan Dewan Pengurus Harian (DPH) Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Periode 2025–2029 dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan para pengelola kawasan industri.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menegaskan komitmen HKI dalam menjaga iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.
“HKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kawasan industri yang berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan ekonomi global, sejalan dengan arah kebijakan Kemenperin,” ujarnya.