INDONESIAINSIDE.ID – Isu terkait Gibran Rakabuming Raka semakin memanas setelah ketidakhadirannya di acara pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 yang berlangsung baru-baru ini. Spekulasi mulai bermunculan, terutama di kalangan publik dan netizen yang mempertanyakan mengapa Wakil Presiden terpilih Gibran absen dalam momen penting tersebut. Hal ini semakin memicu rumor bahwa Gibran mungkin batal dilantik sebagai Wakil Presiden.
Dalam diskusi terbaru di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat pagi (04/10/2024), jurnalis senior Hersbuno Arief bersama Rocky Gerung membahas implikasi politik dari absennya Gibran serta dinamika di balik layar yang sedang berkembang. Menurut mereka, ketidakhadiran Gibran dapat dilihat sebagai sinyal ketidakstabilan relasi politik antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran sebagai pasangannya.
Kekhawatiran Publik: Konflik dan Kontroversi
Hersbuno Arief mengawali diskusi dengan menyoroti bahwa publik, terutama netizen, mulai bertanya-tanya mengenai hubungan Prabowo dan Gibran setelah ketidakhadiran Gibran di acara pelantikan DPR. “Netizen melihat ada kecanggungan atau ketimpangan relasi antara Prabowo dan Gibran,” kata Hersbuno. Ketidakhadiran Gibran dalam acara penting seperti itu membuat masyarakat berspekulasi ada ketegangan di antara mereka atau mungkin ada persoalan yang sedang disembunyikan.
Rocky Gerung menambahkan bahwa ketegangan ini bukanlah hal yang sepele. Ia menyebutkan, “Simbolisasi ini orang lihat sebagai penanda bahwa ada sesuatu yang tidak match antara Prabowo dan Gibran.” Meskipun Prabowo hadir dalam pelantikan, ketidakhadiran Gibran menciptakan kesan bahwa ada sesuatu yang salah dalam relasi di antara keduanya.
Selain itu, Hersbuno menyinggung soal gugatan PDIP di PTUN terkait status pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden. Gugatan ini dipandang sebagai salah satu faktor yang memperkuat spekulasi bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres bisa saja dibatalkan. “Publik mulai menebak-nebak, apakah PTUN akan berani memutuskan pelantikan Gibran batal?” ungkapnya.
Spekulasi Politik: Dinasti Jokowi atau Beban Bagi Prabowo?
Rocky juga membahas peran Presiden Jokowi dalam dinamika ini, yang menurutnya masih terus mencoba mempertahankan pengaruh politiknya. Salah satu cara adalah dengan memastikan Gibran tetap menjadi bagian dari pemerintahan mendatang. “Pak Jokowi memaksakan kehendak dengan menempatkan Gibran di posisi strategis, dan ini tentu akan berimbas pada pemerintahan Prabowo,” ujar Rocky.
Namun, hal ini justru berpotensi menjadi bumerang bagi Jokowi dan keluarganya. Rocky mencatat bahwa spekulasi terkait politik dinasti semakin mencuat, terutama dengan ketidakhadiran Gibran yang dianggap sebagai sinyal ketidakpastian. “Jokowi dan keluarga berkali-kali meminta maaf, tetapi netizen menganggap itu hanya basa-basi untuk menyelamatkan citra,” tambahnya.
Hersbuno juga menambahkan bahwa keputusan Jokowi untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis menjelang akhir masa jabatannya terkait dengan adanya desakan agar ia tidak menyerahkan hasil seleksi pimpinan KPK. Isu ini, menurutnya, sangat penting karena pimpinan KPK yang baru nantinya akan menangani berbagai laporan dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi. “Gerakan masyarakat sipil untuk mempersoalkan desain politik Jokowi terus meningkat,” tegas Hersbuno.
Apa yang Menunggu Gibran?
Ketidakhadiran Gibran di beberapa acara publik selama hampir sebulan terakhir menimbulkan kecurigaan bahwa Gibran sedang menghindari sorotan media dan publik. Hersbuno menyoroti bagaimana netizen juga meragukan apakah Gibran siap menghadapi tantangan sebagai Wakil Presiden. “Netizen punya determinasi untuk menentukan stabil atau tidaknya politik Indonesia ke depan,” ucap Hersbuno.
Rocky menggarisbawahi bahwa situasi ini bisa menjadi dilema bagi Prabowo. Jika Gibran terus dianggap sebagai beban politik, hubungan keduanya bisa semakin renggang. “Jika Gibran dilantik sebagai Wapres, dia akan menjadi beban psikologi bagi Prabowo, terutama jika kontroversi seputar pencalonannya terus berlangsung,” ujar Rocky.
Isu ini semakin menarik perhatian publik karena semakin mendekati tanggal 20 Oktober, di mana Gibran dan Prabowo dijadwalkan dilantik sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Namun, jika PTUN mengambil keputusan kontroversial, seperti membatalkan pencalonan Gibran, maka peta politik nasional bisa berubah drastis.
Tanda-tanda Disharmoni di Kalangan Elit Politik
Rocky juga memprediksi bahwa disharmoni di kalangan elit politik bisa mengarah pada upaya pembatalan pelantikan Gibran. “Tekanan publik ini berlanjut, dan kita bisa melihat bagaimana dinamika politik dalam beberapa minggu ke depan,” tambah Rocky. Hal ini seolah menguatkan prediksi bahwa koalisi politik yang dibangun Jokowi untuk mendukung Gibran mungkin tidak sekuat yang diperkirakan sebelumnya.
Dengan situasi yang berkembang cepat ini, para pengamat politik, termasuk Rocky dan Hersbuno, menilai bahwa ketegangan antara elite politik dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan mendatang. Jika Gibran gagal dilantik, maka Prabowo mungkin harus menghadapi tantangan besar dalam membentuk kabinet dan mengelola pemerintahan yang efektif.
Diskusi ini menutup dengan satu catatan penting: “Politik selalu cair,” tegas Rocky, menunjukkan bahwa apapun bisa terjadi di hari-hari mendatang, termasuk kemungkinan batalnya pelantikan Gibran. (MBS)