Indonesiainside.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat bahwa masih sedikit pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang memanfaatkan fasilitas restrukturisasi kredit dari perbankan. Hal ini terjadi karena persyaratan untuk mendapatkan pinjaman masih tergolong sulit.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan pada Selasa bahwa pemanfaatan restrukturisasi kredit, terutama melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), belum optimal bagi pelaku IKM. Salah satu kendala utamanya adalah persyaratan yang mensyaratkan bahwa penerima kredit belum pernah atau tidak sedang menerima kredit perbankan komersial.
“Memang ada KUR, tapi persyaratannya ditujukan untuk yang belum pernah memanfaatkan pinjaman. Sementara, IKM kita pasti sudah mengenal bank,” jelas dia, dikutip ANTARA, Selasa (20/8).
Menurut Reni, dari postur penyaluran KUR selama ini, sebagian besar penerimanya adalah petani dan nelayan, sedangkan sektor industri manufaktur baru menyerap sekitar 19 persen dari total KUR yang disalurkan.
Kemenperin berupaya agar program restrukturisasi kredit ini dapat lebih memudahkan pelaku IKM, sehingga dapat mendukung pertumbuhan industri domestik secara lebih optimal.
“Kita ingin program ini dilanjutkan, tetapi disesuaikan dengan jenis usaha. Misalnya, cukup menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai jaminan atau bunga pinjamannya dikurangi lagi agar manfaatnya lebih terasa,” tambahnya.
Reni juga menyebutkan bahwa kemudahan dalam memperoleh pinjaman tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga memungkinkan pelaku IKM untuk mengajukan pembaruan alat dan mesin produksi. Melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan yang dijalankan oleh Kemenperin, pelaku IKM dapat memperoleh penggantian atas mesin yang dibeli dengan bantuan pinjaman bank.
“Di IKMA juga ada restrukturisasi mesin dan peralatan, itu kita dorong supaya beli mesin pakai pinjaman bank, baru klaim ke kita biar dapat penggantian,” kata Reni.
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) melaporkan peningkatan penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Februari 2024. Peningkatan ini didorong oleh naiknya permintaan pembiayaan serta prospek kondisi moneter dan ekonomi yang positif di masa mendatang. Indikasi peningkatan tersebut terlihat dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 54,1 persen, naik dari 24,5 persen pada Januari 2024.