Indonesiainside.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah untuk memiskinkan pelaku mafia tanah dan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang fokus pada penegakan hukum dalam pemberantasan mafia tanah.
“Menurut saya, perlu dibentuk satgas khusus yang serius dalam memberikan sanksi tegas kepada mafia tanah. Satgas ini akan menjadi garda terdepan dalam memberantas praktik mereka,” kata Dede Yusuf dalam keterangan persnya, Jumat (1/11).
Dede menilai pembentukan satgas penegakan hukum sangat diperlukan untuk memperlancar koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia berharap satgas ini dapat menjadi solusi efektif dalam memerangi mafia tanah, mengingat ancaman hukuman yang cukup berat bagi pelaku.
“Kolaborasi menjadi kunci untuk menangani masalah mafia tanah. Jadi, perlu ada koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang kompeten dan komitmen bersama,” tuturnya.
Pemerintah, melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, berencana menjerat mafia tanah dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Upaya untuk memiskinkan mafia tanah dianggap penting untuk memberikan dampak yang lebih besar.
Untuk memulai langkah tersebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan institusi penegak hukum di Indonesia seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dede menyambut positif rencana ini, menegaskan bahwa mafia tanah seringkali beroperasi tanpa ada efek jera dari penegakan hukum.
“Dengan delik TPPU, kita harapkan bisa dimiskinkan. Ini ide yang bagus, dan kita dukung,” ujarnya.
Dede juga mencatat bahwa Menteri ATR memiliki keterbatasan dalam melaksanakan hukum, sehingga perlu adanya kerjasama dengan pihak penegak hukum. Laporan Kementerian ATR/BPN kepada Komisi II DPR menunjukkan bahwa jaringan mafia tanah bergerak secara terstruktur dan sistematis, yang membuat penegakan hukum menjadi sangat penting.
“Faktor-faktor seperti kurangnya pengukuran, pendataan yang tidak baik, dan adanya oknum menjadi penghambat. Selain itu, ancaman hukuman yang rendah juga berkontribusi pada sulitnya penegakan hukum,” jelas Dede.
Ia menambahkan bahwa mafia tanah menjadi masalah yang mengakar, menghambat stabilitas agraria, dan merugikan masyarakat yang kehilangan hak atas tanah. “Menteri ATR menyampaikan bahwa kita perlu menggunakan delik pencucian uang,” kata Dede.
Jika menggunakan delik TPPU, harus ada laporan tentang aliran dana pelaku dari PPATK. Dede menjelaskan bahwa banyak praktik mafia tanah melibatkan pemalsuan dokumen dan pendudukan ilegal, merugikan negara dan masyarakat.
“Banyak yang tidak membayar pajak dan tidak memiliki Hak Guna Usaha, tetapi tetap beroperasi. Ini masalah serius yang harus diatasi,” tegasnya.
Dede juga menekankan bahwa isu tanah berkaitan dengan kedaulatan negara. Ia merasa tidak adil jika hanya segelintir orang yang menguasai lahan luas sementara masyarakat banyak yang belum sejahtera.
“Sebagai sebuah negara, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa ditentukan oleh segelintir orang,” ungkap Dede.
Ia yakin, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum, termasuk dalam kasus mafia tanah, dapat dilakukan dengan lebih tegas. Dede melihat Prabowo sebagai sosok yang peduli pada nasionalisme dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Beliau telah menekankan pentingnya pemerataan, karena saat ini peredaran uang terfokus pada segelintir orang,” sambung Dede.
Dede optimis bahwa Prabowo akan berupaya menciptakan keadilan untuk masyarakat, dan mendorong menterinya untuk melaksanakan instruksi tersebut. “Kalau Menteri ATR menyampaikan cara ini adalah instruksi presiden, itu pasti akan dijalankan,” pungkas Dede.