Komentari BPJS Kesehatan, Menkes: Sudah Bicara Jangan Naik, Tapi Tak Didengar

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putrato mengatakan dirinya telah menyampaikan ke pemerintah bahwa iuran jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas III baik mandiri maupun penerima bantuan untuk tidak dinaikan. Namun, hal itu tak didengar.

“Saya sudah kirim pesan lewat WhatsApp, saya teruskan ke Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Direktur BPJS bahwa untuk kelas III jangan dinaikkan. Hal ini karena sudah kesepakatan bersama,” ujar Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putrato, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1).

Menurut dia, namun iuran untuk kelas III tetap dinaikan. Dia merasa percuma jika mengemukakan solusi, tetapi tak bisa dilaksanakan.

“Kalau tanya kenapa naik, jangan tanyakan saya. Tanyakan saja sama yang punya uang yaitu BPJS dan Kementerian Keuangan,” ujar Terawan.

Sebelumnya, Menkes Terawan sempat mengusulkan agar kenaikan iuran bagi peserta mandiri dan BPJS Kesehatan kelas III mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ia mengaku berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas wacana tersebut.

Namun, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy di Kantornya, meresmikan bahwa tarif iuran Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) naik. Hal itu sesuai dengan Pepres 75 tahun 2019.

“Dari hasil rapat bersama Menteri Keungangan, Menteri Kesehatan, Kementerian Sosial dan Menteri Sekretariat Negara. Kami putuskan bahwa Perpres 75 tahun 2019 dilaksanakan hari ini,” ujar Muhadjir Effendy, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (06/1/2020).

Perubahan Iuran BPJS ditegaskan dalam Pasal 34 dalam Perpres 75 tahun 2019, yaitu untuk Kelas I sebesar Rp.160.000,00/orang/bulan, Kelas II sebesar Rp.110.000,00/orang/bulan dan Kelas III sebesar Rp.42.000,00/orang/bulan. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar