Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah menargetkan produksi siap jual (lifting) minyak 1 juta barel per hari pada tahun 2025 dari saat ini sekitar 750.000 barel per hari. Ini tidak mungkin tercapai lantaran investor yang ingin eksplorasi minyak terganjal regulasi yang berbelit-belit.
“Ini bisa saja tercapai asal kerja keras. Tapi nyaris mustahil kalau sistemnya tidak diubah agar lebih simple dan tidak perlu berbelit-belit,” ungkap Kurtubi, Pengamat Perminyakan kepada Indonesiainside, Minggu (23/2).
Dia mencontohkan agar investasi ekplorasi meningkat maka investor harus dipermudah perizinannya. Sekarang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang mengelola pemerintah, namun izinnya harus ditangani sendiri oleh investor. “Ada puluhan izin dari bupati, walikota, gubernur hingga Kementerian ESDM yng mesti dipenuhi investor,” ujar dia.
Kurtubi mengusulkan, izin-izin tersebut dikelola oleh satu perusahaan Pertamina. Izin tetap diperlukan oleh investor dari ekpolrasi itu. Akan tetapi yang menangani izin itu Pertamina bukan pihak investor.
“Jadi investornya duduk manis karena yang menangani izin-izin tersebut Pertamina. Izin itu selesai investor tinggal tanda tangan kontrak saja,” jelas dia.
Menurut dia, UU Migas terbukti menciptakan sistem birokratik atau sistem yang ribet. “Akibatnya investasi eksplorasi sektor hulu migas anjlok. Produksi minyak kita hari ini sangat rendah lantaran UU Migas ini,” ujar dia.
Dia menambahkan, UU Migas tidak investor friendly, maka ke depan UU ini perlu direvisi. Presiden Jokowi juga bisa mengganti UU Migas ini melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
“Perppu dikeluarkan jika presiden tidak ingin menempuh proses panjang lewat DPR. Ini penting agar ada kepastian hukum secara cepat untuk industri migas nasional,” ungkap dia. (*/Dry)