Indonesiainside.id – Pemerintah Rusia mengatakan pada hari Senin (28/4) bahwa Moskow siap untuk merundingkan perjanjian damai dengan Ukraina tetapi bersikeras bahwa Ukraina harus mengakui klaimnya atas lima wilayah Ukraina, termasuk semenanjung Krimea,.
Hal ini adalah penting untuk mengakhiri perang.
“Pihak Rusia telah berulang kali mengisyaratkan kesiapannya untuk memulai perundingan dengan Ukraina tanpa prasyarat apa pun,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada media pemerintah. “Upaya ini terus berlanjut, itulah satu-satunya yang dapat saya katakan tentang masalah ini.”
Peskov menegaskan bahwa Kyiv harus melakukan upaya untuk melanjutkan perundingan perdamaian dengan Moskow, seraya menambahkan bahwa “mereka [di Ukraina] memiliki larangan hukum untuk berunding,” merujuk pada dekrit Zelensky tahun 2022 yang menyatakan bahwa perundingan langsung dengan Rusia “tidak mungkin” dilakukan selama Vladimir Putin tetap menjadi presiden.
Sejak melancarkan invasi skala penuh pada Februari 2022, Rusia telah merebut sebagian besar empat wilayah Ukraina dan mengklaimnya sebagai miliknya, selain Krimea, yang dianeksasinya pada tahun 2014.
Ukraina mengecam aneksasi tersebut sebagai perampasan tanah ilegal dan mengatakan tidak akan pernah mengakuinya. Pejabat Eropa telah memperingatkan bahwa menerima tuntutan Moskow akan menjadi preseden berbahaya bagi agresi di masa mendatang.
Dalam wawancara dengan surat kabar Brasil O Globo yang diterbitkan pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan bahwa pengakuan internasional atas kepemilikan Rusia atas wilayah Ukraina yang diduduki dan Krimea yang dianeksasi merupakan hal yang “penting” bagi perundingan damai dengan Ukraina.
“Kami tetap terbuka untuk berunding. Namun, keputusan ada di tangan kami. Sejauh ini, Kiev belum menunjukkan kemampuannya untuk berunding,” kata Lavrov kepada surat kabar tersebut.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan bahwa ia yakin Zelensky siap menyerahkan Krimea dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Moskow, saat pembicaraan mengenai gencatan senjata memasuki apa yang disebut Washington sebagai minggu “kritis”.
Namun dalam wawancara dengan O Globo, Lavrov mengatakan bahwa, selain klaim teritorial, Moskow masih mengejar tujuan perang awalnya untuk “mendemiliterisasi” dan “denazifing” Ukraina, yang menurutnya diperintah oleh “rezim neo-Nazi” di bawah Zelensky.
“Agendanya adalah tugas demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina, pencabutan sanksi, tuntutan hukum dan surat perintah penangkapan, serta mengembalikan aset Rusia yang dibekukan di Barat,” katanya.
Lavrov menambahkan bahwa Moskow juga akan ” mencari jaminan keamanan Federasi Rusia yang dapat diandalkan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas permusuhan NATO, Uni Eropa, dan negara-negara anggotanya di perbatasan barat kami.”
(Nto)