Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta – Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, mengutarakan pendapatnya mengenai esensi hak politik dalam perspektif HAM. Menurut dia, jika seseorang ingin menjadi pemimpin negara, baik presiden, wakil presiden, gubernur, hingga wali kota, maka tidak boleh ada pembatasan terhadap hak tersebut.
Dalam konteks Pemilu 2019, dia menilao pembatasan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen sebagai pembatasan terhadap HAM. “Dalam bernegara tidak boleh ada sistem seperti itu. Negara ini negara besar, di masa depan presidential threshold tidak boleh ada lagi, biarkan rakyat yang menentukan pilihan,” kata Pigai dalam sebuah diskusi yang digelar di Jalan Guntur, Jakarta Timur, Jumat (19/7).
Dia dengan tegas menentang peraturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen itu. Pasalnya, sistem tersebut pada dasarnya hanya mengebiri hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. “Rakyat harus menentukan siapa yang paling berhak dalam maju sebagai pemimpin,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai suksesi pemilu adalah keberhasilan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Maka itu, sejatinya penyelenggara pemilu memberikan keadilan bagi seluruh pihak tanpa ada kompromi. “Proses yang berkualitas akan melahirkan pemimpin berkualitas, bukan soal menang dan kalah. Itulah sejatinya proses demokrasi,” kata dia.
“Kualitas pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara yang jujur dan adil,” ujarnya melanjutkan.
Pigai menjelaskan, pemilu tidak perlu dikapitalisasi dan bersifat transaksional. Pemilu harus mengandalkan ide dan gagasan besar dari calon pemimpin. Karenanya, politik uang harus ditolak. “Pemilu yang dilakukan dengan tidak jurdil (jujur dan adil), maka dia tidak bermartabat. Tidak perlu kita beri tempat pada orang yang melakukan politik uang,” tuturnya.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti penyalahgunaan kewenangan pejabat negara dalam pilpres kemarin. Menurut dia, jika kandidat yang bertarung bukan petahana, maka penyalahgunaan kewenangan tidak akan terjadi. “Negara hanyalah fasilitator. Karena itu, sarana yang dipunyai negara tidak digunakan untuk memberikan dukungan dan akses bagi salah satu pasangan calon, legitimasinya pun pasti downgrade,” ujar dia. (AIJ)