Pemkab Bantul Akan Lanjutkan Tahapan Pilkades

Indonesiainside.id, Bantul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan melanjutkan tahapan verifikasi dokumen bakal calon kepala desa atau pendaftar untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi wabah Covid-19.

“Tahapan Pilkades kemarin yang terakhir adalah pendaftaran, kemudian sudah didapat bakal calon lurah, kemudian tahapan selanjutnya yang tertunda adalah verifikasi dokumen dari para pendaftar kemarin,” kata Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Bantul Kurniantoro di Bantul, Kamis (11/6).

Bantul berencana mengadakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 24 desa pada 2020. Akan tetapi, pemungutan suara yang dijadwalkan pada Juni tertunda lantaran pandemi Covid-19, sehingga tahapan yang berjalan hingga Maret terhenti menyusul keputusan penundaan saat itu.

Menurutnya, untuk melanjutkan tahapan yang tertunda, pemkab menyiapkan tiga skenario waktu untuk mulai tahapan. Dimulai pada Juli, atau Agustus hingga September dengan menyesuaikan kondisi perkembangan kasus wabah virus corona baru itu.

“Tahapan verifikasi dari para pendaftar itu misal apakah ijazahnya benar, legal bisa dierima atau tidak, apakah tidak pernah gunakan narkoba dan sebagainya yang dibuktikan dengan surat pernyataan, baru setelah itu berkas dinyatakan lengkap,” ucapnya.

Menurutnya, setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat maka tahapan selanjutnya adalah penetapan calon lurah desa di 24 desa yang akan menggelar Pilkades oleh masing-masing panitia pemilihan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Tetapi ada satu desa yang kebetulan jumlah pendaftar lebih dari lima orang yaitu tujuh orang, sehingga harus seleksi, jadi desa lain melakukan verifikasi, ada yang melakukan seleksi bakal calon lurah, karena sesuai Permendagri itu maksimal lima bakal calon,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, dalam melakukan seleksi untuk menentukan bakal calon lurah di desa yang kelebihan pendaftar. Pemkab melibatkan pihak ketiga untuk menjamin netralitas, pihak ketiga yang digandeng bisa dari perguruan tinggi di Yogyakarta.

Kurniantoro mengatakan, dari tahapan lanjutan sampai dengan selesai diperlukan waktu sekitar dua bulan, sehingga apabila dimulai pada Juli, maka dua bulan berikutnya yaitu September digelar pemungutan suara, begitu seterusnya bila dilanjutkan pada Agustus maka pemilihan pada Oktober. “Kami akan menentukan kapan dimulai dengan melihat situasi dengan pertimbangan segala hal, yang jelas prioritas utama itu adalah keselamatan masyarakat, panitia maupun semua pihak, dan jelas sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19,” katanya. (ASF/ANT)

Tinggalkan Komentar