Indonesiainside.id – Pemerintah Kota Jakarta Timur berencana untuk mendeteksi secara langsung anak-anak yang putus sekolah agar mereka dapat memperoleh hak pendidikan yang semestinya.
“Ketika anak putus sekolah, kita tidak boleh diam saja. Kita juga pasti akan mendatangi sekolah untuk melihat langsung apa masalahnya, karena bisa saja karakteristik masalah antar wilayah Jakarta Timur berbeda dengan Jakarta Pusat dan Selatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah, di Kantor Wali Kota Jaktim, Jumat (2/5).
Iin berharap tidak ada anak di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Timur, yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan hanya karena masalah ekonomi, karena nantinya mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.
“Saya berharap kita bisa melihat permasalahan yang nyata di lapangan, baru kita susun strategi dan upaya-upaya untuk melakukan sinergi,” ujar Iin.
Iin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia (WNI) yang dilindungi oleh undang-undang.
“Amanatnya sangat jelas bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Ketiga bentuk pendidikan ini harus bersinergi dan menjadi satu kesatuan,” kata Iin.
Oleh karena itu, Pemkot Jakarta Timur berkomitmen untuk membangun sistem terbuka dan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa situasi di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.
Sinergitas dengan model kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media diharapkan dapat membantu menciptakan pendidikan berkualitas di Indonesia dan membentuk generasi cerdas ke depannya.
“Melalui empat pilar ini kita dapat bersinergi, memotret, dan melihat langsung kondisi yang sebenarnya di lapangan, dengan dukungan dari seluruh tokoh masyarakat,” tambah Iin.
Iin juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. Orang tua, sebagai pendidik pertama, diharapkan lebih aktif mengawasi dan mendidik anak-anak mereka untuk mengurangi potensi masalah di sekolah.
Pemkot Jakarta Timur akan berkoordinasi secara lebih efektif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat melalui Suku Dinas Pendidikan setempat untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Jakarta Timur.
“Kewenangannya tetap dari pemerintah pusat, terkait dengan sistem pendidikan ini yang memang harus bersinergi. Pemerintah daerah hanya bertanggung jawab atas implementasi kebijakan dari pemerintah pusat, terutama di tingkat kota,” jelas Iin.
Pendidikan wajib bagi anak-anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Perda Nomor 8 Tahun 2006, yang mengharuskan anak usia 7-18 tahun untuk mengikuti wajib belajar 12 tahun. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin akses dan pembiayaan pendidikan bagi semua anak.