Indonesiainside.id – Pemerintah Indonesia berhasil menyerap dana sebesar Rp12 triliun melalui lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk pada 15 April 2025. Lelang tersebut mendapat sambutan luar biasa, dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp36,13 triliun, mencerminkan tingginya minat investor terhadap instrumen investasi negara ini.
Lelang SBSN kali ini mencakup sejumlah seri, yaitu SPNS13102025 (pembukaan kembali), SPNS12012026 (penerbitan baru), PBS003 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBSG001 (pembukaan kembali), PBS034 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali). Meskipun ada penawaran sebesar Rp2,42 triliun untuk seri SPNS13102025, pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana dari seri tersebut.
Seri yang paling banyak diminati adalah SPNS12012026, yang berhasil menyerap dana sebesar Rp1,3 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang 6,38%. Penawaran masuk untuk seri ini mencapai Rp5,84 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk sebesar 6,38% dan tertinggi 6,58%.
Untuk seri PBS003, pemerintah menyerap dana sebesar Rp3,4 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,77997%. Penawaran untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Januari 2027 ini tercatat sebesar Rp11,30 triliun, dengan imbal hasil terendah 6,75% dan tertinggi 6,95%.
Seri PBS030 juga mendapat perhatian besar, dengan dana yang diserap mencapai Rp4,5 triliun dan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,81998%. Jumlah penawaran yang masuk untuk seri ini mencapai Rp8,32 triliun, dengan imbal hasil terendah 6,79% dan tertinggi 6,95%.
Selain itu, pemerintah juga berhasil memenangkan dana sebesar Rp1 triliun untuk seri PBSG001 dengan imbal hasil 6,80433%. Penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 September 2029 mencapai Rp2,02 triliun, dengan imbal hasil terendah 6,70% dan tertinggi 7,0%.
Seri PBS034 dan PBS038 masing-masing menyerap dana sebesar Rp300 miliar dan Rp1,5 triliun, dengan imbal hasil 7,02960% dan 7,17783%. Penawaran masuk untuk PBS034 tercatat Rp2,17 triliun, sementara untuk PBS038 mencapai Rp4,06 triliun.
Kesuksesan lelang ini menandakan tingginya kepercayaan pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah Indonesia, serta menambah portofolio pembiayaan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.