Minim Benefit, Pengamat Minta Penetapan Harga Gas $6 Per MMbtu Dibatalkan

Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi meminta penerintah tidak gegabah menetapkan harga gas hingga $6 per MMbtu pada 1 April 2020. Dia menilai lebih besar biaya (cost) daripada keuntungan (benefit) yang diperoleh pemerintah dan industri.

“Berhubung lebih besar cost ketimbang benefit, pemerintah jangan gebabah memaksakan penetapan harga gas $6 per MMbtu untuk seluruh industri. Sebaiknya keputusan itu dibatalkan saja,” ujar dia di Jakarta, Kamis (19/3).

Penetapan harga gas sebesar $6 per MMbtu seharusnya, kata dia, hanya diperuntukan untuk tujuh industri strategis saja, bukan seluruh industri. Diantaranya : industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri Baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas itu menjelaskan, biaya tersebut harus ditanggung pemerintah, sektor hulu dan sektor tengah. Biaya yang ditanggung oleh pemerintah adalah melepas pendapatan Pemerintah dari sektor Hulu sebesar $2,2 per MMBtu, yang akan menurunkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam jumlah yang besar.

Penurunan PNBP, tuturnya, akan menurunkan pendapatan pemerintah daerah dari pendapatan bagi hasil, yang besarannya diperhitungkan berdasarkan PNBP. Biaya yang akan ditanggung oleh oleh sektor Hulu adalah pemangkasan harga jual.

“Ini akan menjadi potential lost hingga mengurangi margin yang sudah ditargetkan pada saat penyusunan POD saat awal investasi di Hulu Migas. Dampaknya, pemangkasan harga jual itu akan menjadikan investasi di sektor Hulu Migas menjadi tidak kondusif lagi,” ujar dia.

Dia menambahkan, biaya yang ditanggung di sektor tengah (midterm) adalah penurunan biaya transmisi dan biaya distribusi serta biaya pemeliharaan.

Ini juga berpotensi menjadikan Perusahaan Gas Negara (PGN) tidak hanya merugi, tetapi juga menghambat PGN dalam pembangunan pipa yang masih dibutuhkan untuk menyalurkan gas bumi dari hulu ke hilir.

Sedangkan benefitnya penetapan harga US$ 6 per MMbtu, menurut dia, belum tentu menaikkan daya saing industri.

Alasannya, beberapa variabel biaya lain, termasuk pajak, masih membebani industri, selain efisiensi dan produktivitas industri masih tergolong rendah.

Kemudian penurunan harga gas untuk PLN akan mengurangi kompensasi dan subsidi listrik merupakan argumentasi yang tidak mendasar.

“Pasalnya, proporsi gas dalam bauran energi pembangkit listrik hanya 15 persen, sedangkan proporsi terbesar masih didominasi oleh Batubara sebesar 57 persen,” ungkap dia. (MSH)

Tinggalkan Komentar