Indonesiainside.id – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria meminta para pengembang kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) di Indonesia untuk mengedepankan etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengembangan teknologi mereka.
“Kami mendorong semua pengembang untuk bersikap etis, transparan, dan akuntabel ketika mereka memproduksi platform berbasis AI,” kata Nezar dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (23/10).
Ia menegaskan bahwa seruan ini merupakan langkah mitigasi risiko terhadap penyalahgunaan teknologi AI yang semakin meluas, terutama produk-produk yang dikembangkan tanpa mempertimbangkan aspek etika.
Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling banyak ditemukan, kata Nezar, adalah maraknya konten deepfake berbasis AI yang digunakan untuk menipu masyarakat.
“Produk deepfake berbasis AI ini, ketika digunakan untuk melakukan kejahatan, sungguh luar biasa dapat menipu masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kerugian akibat modus penipuan dengan penyalahgunaan teknologi AI saat ini sudah mencapai Rp700 miliar, dan angka tersebut berpotensi meningkat jika tidak ada langkah mitigasi yang tepat.
Untuk itu, pemerintah tengah mengembangkan Peta Jalan AI Nasional, yang di antaranya akan mengatur prinsip akuntabilitas bagi para pengembang AI di Indonesia. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat dalam memastikan setiap inovasi AI dikembangkan secara bertanggung jawab.
Sambil menunggu kebijakan tersebut rampung, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan AI tetap berjalan. Pemerintah, kata Nezar, menggunakan sejumlah peraturan yang sudah berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain melalui pendekatan hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital juga terus mengedukasi masyarakat melalui berbagai program literasi digital untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya konten deepfake dan modus kejahatan digital lainnya.
“Edukasi publik menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh konten palsu berbasis AI,” tutup Nezar.