Komisi III Kritik Usulan Polsek tak Usah Tangani Perkara

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, mengkritik wacana penghapusan kewenangan polsek mengusut perkara. Ia berdalih jumlah penyidik di polres masih kekurangan anggota.

“Sekarang ini, di polres saja hampir seluruh Indonesia kekurangan anggota. Dengan meniadakan penyidikan di polsek berarti tambah di polres. Bagaimana cara penanganan hal ini? Tentu teknis yang tahu institusi tersebut,” kata Herman di Jakarta, Kamis (20/2).

Usulan itu disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD. Ia mengaku akan mengkaji usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menghapus kewenangan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara di polsek.

Salah satu pertimbangannya, kinerja polsek dalam menangani kasus selama ini cenderung menggunakan sistem target. Akibatnya, banyak kasus-kasus kecil yang tak terlalu penting turut diselidiki. Mahfud mencontohkan kasus pencurian semangka yang membuat pelakunya harus dijerat hukuman berat.

Herman mengaku belum mau berkomentar lebih jauh. Saat ini, ia berasumsi jika rencana pemerintah itu merupakan niat baik dari Mahfud MD. Maka itu, dia meminta pemerintah membahas wacana itu dengan Kapolri Idham Aziz. Hasil pembahasan itu kemudian dibahas dengan Komisi III DPR.

“Kami sementara tidak menanggapi serius dulu. Kami anggap ini niat baik Mahfud. Tentu internal pemerintah harus bicara dengan Kapolri. Kemudian nanti Kapolri dengan Komisi III DPR,” tutur dia.

Kemarin, Mahfud mengaku akan mengkaji usulan Kompolnas untuk menghapus kewenangan polsek di bidang penyelidikan dan penyidikan.

“Ada gagasan yang oleh presiden akan diolah agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Soal kasus pidana nanti ke polres kota dan kabupaten,” tutur dia usai audiensi dengan Kompolnas dan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.(EP)

Tinggalkan Komentar