Indonesiainside.id – Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2026–2031 mulai menjalankan mandat dengan membahas penguatan peran zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Hal tersebut mengemuka dalam rapat perdana bersama Kementerian Agama usai penyerahan Surat Keputusan (SK) penugasan di Jakarta.
Rapat tersebut membahas evaluasi tata kelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) guna mendorong optimalisasi zakat menuju visi Indonesia Emas 2045.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang juga anggota BAZNAS, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus menjadi momentum transformasi tata kelola zakat yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama. Zakat harus menjadi solusi konkret dalam pengentasan kemiskinan nasional. Setiap rupiah dana umat harus dikelola dengan prinsip syariah, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabel,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia menambahkan, penyelarasan regulasi menjadi langkah penting untuk menjawab dinamika pengelolaan zakat, termasuk evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta penguatan fungsi pengawasan.
Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Waryono Abdul Ghafur, menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara potensi zakat nasional dan realisasi penghimpunan yang mencapai hampir Rp300 triliun.
“Kesenjangan ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kami akan memperkuat kebijakan rencana kerja dan anggaran, serta memperketat laporan kinerja agar zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga meningkatkan produktivitas ekonomi umat,” jelasnya.
Data menunjukkan, penyaluran zakat untuk program ekonomi produktif baru mencapai 5,2 persen, sementara program sosial kemanusiaan masih mendominasi sebesar 49,9 persen. Ketimpangan ini menjadi fokus pembenahan ke depan.
Ketua BAZNAS RI periode 2026–2031, Dikdik Sodik Mudjahid, menyatakan komitmennya untuk memperkuat integrasi tata kelola zakat nasional.
“Kami berkomitmen menyelaraskan visi dan misi kelembagaan. Sinergi antara BAZNAS pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan diperkuat agar distribusi zakat lebih merata dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain itu, pertemuan juga membahas standardisasi penghitungan zakat mal dan zakat fitrah secara nasional, serta percepatan digitalisasi Laporan Pengelolaan Zakat Nasional (LPZN). Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola zakat yang modern, transparan, dan terukur.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota BAZNAS dari unsur pemerintah dan masyarakat, serta pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.