Indonesiainside.id – Presiden RI Prabowo Subianto mendapat dukungan dari kalangan akademisi usai menyampaikan sikap tegas terhadap pelaku usaha nakal di sektor pangan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan Presiden kepada rakyat kecil yang selama ini menjadi korban permainan harga dan dominasi pasar oleh segelintir pihak.
“Memang Pak Prabowo sangat memihak kepada yang namanya rakyat kecil. Jadi mereka-mereka (pelaku usaha) yang kategori ‘serakahnomic’ akan mau tidak mau akan ditindak,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/8).
Menurut Trubus, sikap tegas Presiden Prabowo tak lepas dari kegalauan yang dirasakannya atas praktik curang para pelaku usaha yang merugikan masyarakat luas. “Dan, menurut saya, ketegasan itu ditunjukkan oleh Presiden Prabowo pada hari ini,” ujarnya.
Trubus juga menilai, pernyataan Presiden mencerminkan ajakan kepada publik untuk ikut serta dalam mengawasi kebijakan dan implementasinya. “Saya melihat bahwa Presiden dalam hal ini lebih mengajak kepada peran serta publik sebenarnya untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ada partisipasi publik,” katanya.
Lebih jauh, ia menyebut sikap tegas Prabowo sebagai harapan baru publik menuju perubahan yang lebih adil dan merata. “Ini menurut saya dari kacamata kebijakan publik memang memberikan harapan publik yang kuat terhadap adanya perubahan dan menuju Indonesia Emas 2045 itu,” tambah Trubus.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Presiden Prabowo menyebut bahwa pelaku usaha penggilingan padi berskala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah. Jika tidak, mereka diminta untuk mencari bidang usaha lain.
Menurut Presiden, langkah itu bertujuan memastikan beras sebagai kebutuhan dasar rakyat tersedia dengan harga yang wajar dan kualitas terjamin. Ia menyebut beras dan penggilingan padi sebagai sektor vital yang tak boleh dikuasai oleh segelintir pihak.
“Masih ada segelintir pengusaha yang menggunakan kekuatan mereka untuk mendominasi komoditas beras dan penggilingan padi sehingga membuat masyarakat menjadi kesulitan,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Presiden menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut dilakukan demi menjamin kepentingan rakyat, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, serta untuk memastikan keadilan ekonomi di tengah upaya menuju Indonesia Emas 2045.