DPR Desak Penutupan Permanen Dapur MBG Bermasalah Terkait Kasus Keracunan Massal

Indonesiainside.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah insiden keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di wilayah Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

“Mengingat peristiwa ini menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program, kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian,” ucap dia dalam keterangannya, Senin (6/4).

Diketahui, sebanyak 72 siswa dari empat sekolah SMA 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 09, dan SDN Pondok Kelapa 07, mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, diare, hingga demam setelah mengonsumsi makanan program MBG pada Kamis (2/4). Para siswa sempat mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit, dengan sebagian harus menjalani rawat inap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduga salah satu menu, yakni spageti, menjadi pemicu keracunan. Sementara BGN menilai kemungkinan penyebab berasal dari makanan yang tidak dalam kondisi segar.

BGN sebelumnya telah mengambil langkah awal dengan menghentikan sementara operasional dapur MBG terkait. Namun, menurut Charles, sanksi tersebut belum cukup mengingat dampak serius yang ditimbulkan.

“Penutupan permanen adalah bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus instrumen efek jera agar seluruh penyelenggara SPPG mematuhi standar keamanan pangan secara disiplin dan konsisten,” tegasnya.

Ia juga menyoroti temuan terkait kondisi dapur, tata letak, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar. Karena itu, ia menekankan bahwa penegakan aturan tidak boleh bersifat kasuistik, melainkan menjadi standar nasional.

Komisi IX DPR RI, lanjutnya, menerapkan prinsip “zero tolerance” terhadap kelalaian dalam menjaga higienitas dan keamanan pangan dalam program MBG. Ia menyebut insiden ini sebagai bukti kegagalan dalam penerapan standar keamanan pangan, sanitasi, serta pengawasan mutu.

Selain itu, DPR meminta BGN melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan.

Charles juga mendorong keterlibatan lebih intensif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan di lapangan guna memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara ketat.

“Insiden ini harus menjadi alarm serius untuk memperbaiki sistem seleksi dan pengawasan mitra pelaksana. Negara tidak bisa menunggu korban berikutnya untuk bertindak,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar