Djakarta Warehouse Project Ditolak, DPRD DKI: Ini Salah Satu Penyumbang Pendapatan Besar

Indonesiainside.id, Jakarta – Acara musik tahunan ibu kota, Djakarta Warehouse Project (DWP) bakal dihelat mulai hari ini, Jumat (13/12) hingga Senin (16/12) mendatang. Tiga dari lima pimpinan DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa agenda tersebut merupakan acara musik tahunan yang rutin diselenggarakan dan mendulang pajak untuk DKI dengan nilai yang cukup besar.

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan bahwa agenda tersebut merupakan salah satu penyumbang pendapatan untuk DKI. Ia juga menanggapi soal protes dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang melayangkan protes di kantor gubernur belakangan ini.

“Ini sudah bertahun-tahun ada di situ, hajatan akhir tahun yang termasuk profit untuk DKI. Wah ini kota bos!,” ujarnya pada hari Rabu (11/12).

Sementara itu, Abdurrahman Suhaimi selaku Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan bahwa pada dasarnya kegiatan apapun tidak dilarang untuk digelar di ibu kota. Politikus PKS ini juga tak melarang aksi unjuk sejumlah Ormas yang menuntut pembatalan acara tersebut.

“Kita tidak melarang musik. Kita tidak larang seni budaya. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum. Protes silakan saja, karena kan negara demokrasi. Jadi itu biasa saja. Tapi semua dikembalikan kepada aturan yang ada,” urai Suhaimi, Kamis (12/12).

“Intinya, monggo bermusik dan berseni budaya tapi selalu (mematuhi) pada aturan yang ada. Kalau aturan sebutkan boleh, ya silakan. Kita kan punya patokan. Jadi bukan karena kita tidak cocok, kita tidak berselera, kemudian kita larang,” ujar Suhaimi.

Di hari yang sama dengan politikus PKS, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani, mengatakan jika acara musik itu merupakan kegiatan tahunan yang telah diizinkan. Selain itu, Zita tak mengelak jika kegiatan tersebut menghasilkan pajak yang besar untuk DKI.

“Saya rasa itu acara tahunan. Kalau dari Pak Gubernur memberikan izin, saya rasa tidak apa ya. Iya lumayan untuk Jakarta. Jadi saya rasa, kalau Pak Anies melihat itu sesuatu yang fine, oke, ya saya rasa tidak ada masalah,” kata Zita.

Sebelumnya, berbagai ormas menggeruduk kantor Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Sampai-sampai, mereka membakar ban di depan kantor Gubernur DKI Jakarta itu.

Salah satunya ialah, Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya. Puluhan orang tersebut menolak acara DWP dengan membentangkan spanduk penolakan di tengah Jalan Medan Merdeka Selatan bertuliskan “Konser Maksiat DWP, Free Sex, Narcotic, Alcohol. Tolak Konser Maksiat DWP 2019”, lengkap dengan gambar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Tak hanya itu, mereka juga membakar dua ban bekas di sana. Mereka menilai, moral warga ibu kota bisa tergadai akibat penyelenggaraan acara tahunan itu.

Koordinator Lapangan Aksi, Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran, menyuarakannya di atas mobil komando. “Gubernur dipilih umat tapi pro maksiat. Ini bukan persoalan biasa. Ini moral DKI tergadai,” kata Rahmat.

Menurut dia, GPI Jakarta Raya punya kewajiban untuk melawan kegiatan maksiat seperti DWP. Pasalnya, kegiatan yang bakal terselenggara itu disebut penuh mudarat dan menjurus ke tindakan maksiat.

“Kami punya peran moral untuk melawan hal-hal semacam ini. Ini kegiatan dilaksanakan tiga hari tiga malam. Apa yang akan terjadi (jika dibiarkan), maka tunggu lah azab tuhan,” urai Rahmat. (PS)

Tinggalkan Komentar