Indonesiainside.id – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Organisasi tersebut menilai langkah pencopotan sejumlah pejabat BGN hanya menjawab persoalan pada level individu, sementara akar masalah program dinilai berada pada aspek tata kelola dan desain kebijakan.
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya pasca-penggeledahan oleh aparat penegak hukum lebih mencerminkan upaya pengendalian dampak untuk menjaga citra program prioritas pemerintah.
“Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene adalah program legacy utama sang presiden. Namun, pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh,” kata Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6).
Menurut JPPI, terdapat tiga persoalan mendasar yang saat ini membayangi pelaksanaan program MBG. Pertama, organisasi tersebut menilai desain program sudah bermasalah sejak awal. Kritik publik terhadap MBG, kata Ubaid, bukan semata-mata ditujukan kepada figur pimpinan lembaga, melainkan pada konsep dan tata kelola program yang dianggap belum memiliki fondasi sistem yang kuat. Dengan anggaran yang sangat besar, program ini dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap penyimpangan apabila tidak dibarengi sistem pengawasan yang memadai.
JPPI menilai kasus hukum yang menjerat pimpinan BGN semakin memperkuat kekhawatiran publik bahwa pengelolaan dana dalam jumlah besar berpotensi menjadi celah praktik korupsi jika pelaksanaan program dipaksakan berjalan terlalu cepat.
Kedua, JPPI menyoroti munculnya krisis kepercayaan di tingkat masyarakat dan pelaksana program di lapangan. Menurut mereka, kasus yang menyeret pimpinan BGN dapat berdampak langsung terhadap legitimasi program di mata sekolah, orang tua, maupun mitra lokal yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
“Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan,” tegas Ubaid.
Selain itu, JPPI juga mengkritik arah kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai terlalu berfokus pada program MBG. Organisasi tersebut menilai besarnya alokasi dana untuk program tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi sektor lain yang sama pentingnya, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Menurut JPPI, anggaran fungsi pendidikan yang secara konstitusional dialokasikan sebesar 20 persen dinilai semakin mengalami distorsi karena sebagian kebutuhan mendasar sektor pendidikan, seperti kesejahteraan guru dan perbaikan fasilitas sekolah, belum sepenuhnya terpenuhi.
“Pergantian pimpinan sama sekali tidak mengubah kebijakan anggaran yang bias tersebut,” demikian pandangan JPPI.
Atas kondisi tersebut, JPPI mendesak pemerintah untuk tidak berhenti pada pergantian pejabat semata, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Organisasi ini mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali sasaran program dan memfokuskan penerima manfaat pada kelompok yang benar-benar mengalami masalah gizi dan keterbatasan akses pangan.
Selain itu, JPPI meminta adanya audit transparan terhadap tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN serta pembangunan sistem pencegahan korupsi yang lebih kuat. Mereka juga mendorong pemerintah melakukan koreksi terhadap kebijakan anggaran agar tidak mengurangi porsi pemenuhan kebutuhan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Selama pemerintah hanya fokus mengganti orang tanpa berani mengevaluasi ulang desain anggaran, transparansi institusi, dan dampak penggusuran anggaran sektor publik lain, maka BGN hanya akan menjadi pelataran baru bagi skandal-skandal berikutnya,” pungkas Ubaid.