Kemenag-Kemendagri Perkuat Sinkronisasi Data Pernikahan melalui PKS Pemanfaatan Data Kependudukan

Indonesiainside.id – Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama memperkuat sinkronisasi data pencatatan pernikahan dengan Kementerian Dalam Negeri melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad mengatakan kerja sama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat layanan administrasi pernikahan yang tertib, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, integrasi data kependudukan dengan data pencatatan pernikahan merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem pelayanan publik modern.

“Ini adalah kerja sama yang sudah lama kita rindukan. Integrasi data ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal bagaimana negara hadir memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” jelas dia dalam keterangannya, Rabu (24/12).

Ia menjelaskan, pencatatan pernikahan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan hak-hak sipil warga negara, mulai dari perubahan status kependudukan hingga penerbitan dokumen administrasi lanjutan. Oleh karena itu, Kemenag memandang perlu adanya penguatan koordinasi dengan Kemendagri sebagai pemegang otoritas data kependudukan nasional.

Abu juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam implementasi kerja sama tersebut. Menurutnya, akses terhadap data kependudukan harus dilakukan secara terbatas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar keamanan data tetap terjaga.

“Kami sepakat bahwa data pribadi harus dilindungi. Tidak semua orang bisa mengakses sistem, dan semua pemanfaatan data harus berada dalam koridor hukum serta standar keamanan yang ketat,” tegasnya.

Selain mendukung pencatatan pernikahan, integrasi data ini juga dinilai bermanfaat bagi berbagai layanan Bimas Islam lainnya, termasuk penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang membutuhkan verifikasi usia dan identitas peserta secara akurat.

Lebih lanjut, Abu berharap kerja sama ini dapat mendorong terwujudnya layanan terintegrasi, di mana pasangan yang menikah tidak perlu lagi menjalani proses administrasi berulang untuk pembaruan data kependudukan.

“Ke depan, kita berharap pelayanan semakin sederhana. Nikah tercatat, status kependudukan langsung terbarui, dan masyarakat mendapatkan kepastian layanan yang lebih efisien,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menyampaikan apresiasi atas terwujudnya kerja sama tersebut setelah melalui proses panjang. Ia menegaskan bahwa PKS ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis yang harus ditindaklanjuti secara konkret.

“Ini bukan kerja sama yang bersifat seremonial. Kami berkomitmen menindaklanjuti secara konkret agar integrasi data ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Teguh.

Teguh menjelaskan, data kependudukan Dukcapil digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga penyelenggaraan demokrasi. Karena itu, pemanfaatan data harus dilakukan secara bertanggung jawab dan aman.

Saat ini, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 286 juta jiwa, dengan tingkat perekaman KTP elektronik di atas 97 persen. Data tersebut dimanfaatkan oleh ribuan lembaga pengguna, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor lainnya, dengan jutaan akses data dilakukan setiap hari.

“Setiap hari jutaan akses data dilakukan. Karena itu, aspek keamanan dan perlindungan data menjadi perhatian utama kami dalam setiap kerja sama,” katanya.

Menurut Teguh, integrasi data dengan Kemenag memungkinkan verifikasi dan validasi pencatatan pernikahan dilakukan secara lebih akurat, termasuk memastikan status perkawinan tercatat dengan benar meskipun pembaruan dokumen kependudukan belum dilakukan oleh masyarakat.

Ia juga menyebut pengembangan teknologi, termasuk pemanfaatan web service dan identitas kependudukan digital, akan terus diperkuat seiring peningkatan infrastruktur dan kesiapan sistem.

“Kami terbuka untuk koordinasi teknis yang fleksibel dan responsif. Yang terpenting, layanan publik berjalan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tutup dia.

Penandatanganan PKS ini berlaku selama tiga tahun, mulai 23 Desember 2025 hingga 23 Desember 2028, sebagai landasan kerja sama jangka menengah dalam integrasi data kependudukan dan penguatan layanan keagamaan.

Tinggalkan Komentar