Oleh: Zahirudin |
PermenPAN RB dianggap berpotensi memecah belah tenaga honorer.
Indonesiainside.id, Jakarta — Tim kuasa hukum guru honorer dan pegawai tidak tetap akan melayangkan gugatan kepada Mahkamah Agung terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.
Andi Muhammad Asrun, salah satu tim kuasa hukum guru honorer dan pegawai tidak tetap, mengatakan, PermenPAN RB yang baru diterbitkan tahun 2019 tersebut berpotensi dapat memecah belah semua tenaga honorer. Pasalnya di dalam redaksionalnya hanya mereka tenaga honorer yang masuk ke dalam kategori satu (K1) dan kategori dua (K2) saja yang diatur dalam sistem penerimaan P3K.
“Ini divide et impera, memecah belah. Honorer harus satu, tidak dibelah menjadi non kategori serta honorer K1 dan honorer K2,” kata Asrun dalam pesan singkatnya kepada Indonesiainside di Jakarta, Rabu (13/03/2019).
Asrun menjelaskan, gugatan tersebut akan mereka layangkan pada minggu depan. Harapannya Mahkamah Agung menerima gugatan mereka. Sehingga tidak ada lagi dikotomi yang membedakan antara honorer non kategori dengan honorer K1 dan K2.
Sementara Ketua Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap Jawa Timur (Forkom GTT/PTT), Teguh Supriyanto mengatakan, pemerintah harus dapat menyelesaikan masalah guru honorer dengan saksama. Dia berharap pemerintah menghilangkan redaksional honorer K1 dan K2 dalam penerimaan P3K.
“Kami berharap pemerintah berkomitmen, kalau ini tidak diselesaikan kami rasa pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan masalah honorer dan membentuk pendidikan Indonesia yang maju,” kata Teguh.
Teguh juga meminta agar pemerintah mau merevisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 supaya masa pengabdian para tenaga honorer nonkategori dapat dijadikan acuan agar pemerintah mau mengangkat mereka sebagai abdi negara.
Sebab jika tidak demikian maka mereka akan terus menerus menjalankan serangkaian tes agar dapat diterima menjadi bagian ASN. Padahal bisa jadi para guru honorer nonkategori inilah yang memiliki kompetensi untuk mengajar di kelas yang untuk membentuknya tidak dapat dilakukan sekadar melalui satu atau dua kali tes.
“Itu kan tidak bisa diselesaikan dengan caranya pemerintah, satu atau dua kali tes kemudian lulus dan dianggap memiliki kompetensi. Tidak bisa seperti itu. Kami ini kan mendidik dan melatih. Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan akademik tetapi juga pedagogi yang harus dikuasai,” ujarnya. (EPJ)