Indonesiainside.id, Jakarta – Hingga hari ini, Presiden Jokowi belum kunjung memberikan keadilan pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Padahal, Presiden telah memberikan tenggat waktu kepada Kepala Kepolisian Jenderal Idham Azis untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga awal Desember.
Koordinator Peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra mempertanyakan langkah konkret kepolisian, dalam menyelesaikan kasus ini.
“Memang tanggung jawabnya ini lebih besar di pihak Kepolisian kapolri baru. Maka harus diingatkan harus ditagih Kalau sampai hari ini Mabes Polri saja belum bisa punya kabareskrim baru, bagaimana kasus ini akan diselesaikan,” ujar Ardimanto di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (2/12).
Ia berpendapat, jika pemerintah tidak usah mencari-cari alasan lain yang sifatnya permisif. “Ada serangan berupa tuduha atau tudingan tidak penting kepada NB, memperlihatkan bahwa pemerintah menghindar atau belum serius dalam menangani kasus ini,” ungkapnya.
Beberapa waktu lalu, tudingan kepada NB pernah dilayangkan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bernama Dewi Tanjung.
Dewi melaporkan Novel karena Novel dianggap merekayasa peristiwa penyiraman udara keras oleh orang tak dikenal yang terjadi pada 11 April 2017 lalu.
Ardimanto menyebut, jika kasus pelaporan tersebut sebagai serangan di tengah ketidakpastian penyelesaian kasus Novel.
“Ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah atau aparat cenderung menghindar dari kasus ini. Terlepas dari seberapa sulit kasus ini untuk diselesaikan, tetapi setidaknya ada langkah kongkrit dan upaya yang lebih serius oleh pemerintah, terutama aparat kepolisian,” kata dia. (PS)