Kejari Jakpus tetapkan Mantan Dirjen Kominfo Sebagai Tersangka Korupsi PDNS

Indonesiainside.id – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak 2020 hingga 2024, yang sekarang telah berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dengan total anggaran menelan hampir Rp960 miliar.

Kepala Kejari Jakpus, Safrianto Zuriat Putra menuturkan, salah satu tersangka utama adalah Semuel Abrijani Pangerapan (S.A.P), yakni mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo (2016–2024). S.A.P diduga berperan sentral dalam pengkondisian pelaksanaan proyek PDNS yang tidak sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan justru membuat proyek sangat bergantung pada pihak swasta demi keuntungan pribadi dan kelompok.

Turut ditetapkan sebagai tersangka dari internal Kominfo adalah B.D.A, mantan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (2019–2023),dan N.Z, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek PDNS (2020–2024).

Ketiganya diduga melakukan rekayasa tender dan menerima suap serta kickback dari perusahaan pelaksana proyek. “Barang yang digunakan dalam proyek pun tidak sesuai spesifikasi, dan sebagian pekerjaan disubkontrakkan secara tidak sah,” ulasnya dalam keterangan resmi di Kantor Kejari Jakpus, Kamis (22/05).

Selain pejabat Kominfo, dua orang dari pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni A.A, mantan Direktur Bisnis PT AL dan P.P.A, mantan Account Manager PT DT.

Dari penggeledahan dan penyitaan, tim penyidik Kejari Jakarta Pusat berhasil mengamankan uang tunai lebih dari Rp1,7 miliar, tiga unit mobil, logam mulia, tujuh sertifikat tanah, serta ratusan barang bukti elektronik dan dokumen.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting menambahkan, kelima tersangka ditahan selama 20 hari mulai 22 Mei 2025 di sejumlah rumah tahanan di Jakarta dan sekitarnya. Mereka dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Kejaksaan menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.

Tinggalkan Komentar