Indonesiainside.id – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor murah yang semakin membanjiri pasar domestik. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dukungannya terhadap rencana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang akan memperketat pengawasan di Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Kawasan Berikat (KB).
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief mengatakan bahwa kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga daya saing industri nasional yang selama ini kian tergerus akibat kehadiran produk jadi impor dengan harga lebih murah.
“Alhamdulillah, kami menyambut baik rencana Dirjen Bea Cukai yang akan lebih memperketat pengawasan di PLB dan KB, khususnya PLB yang selama ini banyak ditengarai digunakan sebagai jalur masuk barang impor legal dan ilegal murah masuk ke Indonesia. Kita menyaksikan sendiri bagaimana produk jadi impor murah yang berasal dari negara over production, dibeli melalui platform e-commerce dan bisa mencapai pembeli di dalam negeri dalam waktu singkat. Sebagian barang-barang tersebut diduga sudah berada di gudang-gudang PLB,” kata dia dalam keterangan resminya, Kamis (22/5).
Menurut Febri, produk-produk impor yang masuk melalui PLB sering kali tidak memenuhi standar nasional dan tidak dikenakan ketentuan larangan dan pembatasan (lartas). Hal ini membuatnya menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri dalam negeri. Ia pun menilai, pengawasan ketat sangat diperlukan untuk menutup celah masuknya barang impor secara bebas, yang selama ini berkontribusi terhadap penurunan produksi dalam negeri.
Febri juga mengkritisi pemahaman bahwa PLB menjadi daya tarik investasi. Menurutnya, keberadaan PLB justru membuat investor enggan membangun industri manufaktur di Indonesia. “Kami cukup heran juga dengan pernyataan Dirjen Bea Cukai (Pak Askolani) yang menyatakan bahwa PLB ditujukan untuk menarik investasi. Hemat kami, PLB justru mengurangi keinginan investor untuk berinvestasi di industri manufaktur dalam negeri terutama investasi manufaktur yang berada di luar Kawasan Berikat. Kalau mereka bisa memasukkan barang jadi impor mengapa mereka harus berinvestasi bangun industri di Indonesia? Cukup impor saja melalui PLB. Mungkin saja hal ini membuat industri dalam negeri tertekan, akhirnya mengurangi produksi dan bahkan menutup pabriknya yang berujung dengan PHK,” ujarnya.
Selain PLB, kawasan berikat juga menjadi sorotan karena ditemukan adanya penyimpangan fungsi. Sejumlah barang yang seharusnya ditujukan untuk ekspor justru disalurkan ke pasar dalam negeri. Hal ini dinilai menciptakan ketimpangan yang tidak adil bagi industri di luar kawasan berikat yang tidak menikmati fasilitas serupa.
Selama ini barang yang keluar dari Kawasan Berikat yang seharusnya untuk tujuan pasar ekspor, tetapi ternyata juga masuk ke pasar domestik. Hal ini tidak adil bagi industri yang berada di luar Kawasan Berikat. Industri di luar Kawasan Berikat tidak mendapatkan fasilitas bea impor bahan baku seperti industri di dalam Kawasan Berikat.
“Oleh karena itu, wajar produk industri di Kawasan Berikat lebih berdaya saing dibanding produk industri di luar Kawasan Berikat dan ditujukan untuk pasar ekspor. Sudahlah mendapat bea masuk impor bahan baku nol persen, mereka malah dibolehkan menjual produknya di pasar domestik. Tentu produk industri di luar Kawasan Berikat kalah bersaing dengan produk tersebut,” imbuhnya.
Kritik ini juga sejalan dengan masukan dari Komisi VII DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada 29 April lalu. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah pentingnya mengembalikan fungsi kawasan berikat sebagaimana tujuan awalnya, yakni mendukung kegiatan ekspor.
Pengembalian fungsi kawasan berikat dan pengetatan pengawasan di PLB diharapkan bisa memperbaiki iklim usaha serta meningkatkan daya saing industri manufaktur dalam negeri, yang saat ini sedang menghadapi tekanan berat dari dinamika ekonomi global dan membanjirnya produk asing. Sebagai bagian dari langkah konkret, Kemenperin memperkuat penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, memperketat pengawasan barang impor, serta mendorong penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di berbagai sektor industri strategis.
“Permintaan dan penyerapan produk industri di pasar domestik sangat besar, mencapai sekitar 80 persen dari total produk manufaktur. Sisanya, 20 persen diserap oleh pasar ekspor. Ini menjadi potensi yang harus terus dijaga agar tetap dinikmati oleh industri nasional, bukan produk jadi impor,” tegas Febri.
Untuk memperkuat perlindungan terhadap industri lokal, Kemenperin juga mengusulkan pemindahan pintu masuk impor ke wilayah timur Indonesia. Langkah ini dimaksudkan untuk memperlambat distribusi barang impor yang sudah diproduksi di dalam negeri agar tidak membanjiri pasar lokal. Wilayah pelabuhan yang diusulkan sebagai alternatif antara lain Bitung di Sulawesi Utara dan Sorong di Papua Barat.
“Kemenperin aktif untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam upaya mendorong sinergi pengawasan barang impor di pasar domestik. Langkah ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi industri dalam negeri,” ujar Febri.
Febri turut menyampaikan optimisme bahwa jika kebijakan pengawasan ketat terhadap PLB dan pemulihan fungsi kawasan berikat dilakukan secara konsisten dan didukung koordinasi antar lembaga yang solid, maka industri manufaktur nasional akan bangkit dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi ke depan. “Kami optimistis apabila kebijakan ini terutama pengawasan lebih ketat untuk PLB dan pengembalian fungsi Kawasan Berikat dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana dan targetnya, serta juga didukung koordinasi yang tepat, kinerja industri manufaktur akan bangkit lebih baik lagi untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.