Indonesiainside.id – Kementerian Agama (Kemenag) resmi mengumumkan hasil akhir seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 untuk tenaga non-ASN aktif. Sebanyak 17.154 pelamar dinyatakan lulus setelah melalui tahapan seleksi yang ketat dan transparan.
Sekretaris Jenderal Kemenag yang juga Ketua Panitia Seleksi, Kamaruddin Amin, mengatakan peserta seleksi terbagi dalam dua kategori, yaitu tenaga teknis dan tenaga kesehatan (nakes). Dari total 21.658 pelamar, yang lulus seleksi terdiri atas 17.009 peserta teknis dan 145 peserta nakes.
“Dari 21.658 peserta, hari ini kita umumkan 17.154 orang lulus seleksi PPPK, terdiri atas 17.009 peserta teknis dan 145 peserta nakes,” terang Kamaruddin Amin di Jakarta, dikutip Selasa (1/7/2025).
Ia menegaskan proses seleksi PPPK ini sepenuhnya gratis dan tidak ada celah untuk praktik percaloan.
“Proses seleksi ini tidak dipungut biaya, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan,” tegasnya.
Kamaruddin juga mengingatkan para peserta untuk membaca dan memahami seluruh isi pengumuman secara cermat. Peserta yang lulus wajib mengunggah kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing di laman https://sscasn.bkn.go.id pada periode 1–31 Juli 2025.
“Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro SDM Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menjelaskan sejumlah dokumen yang harus diunggah oleh peserta. Dokumen tersebut meliputi pasfoto formal berlatar belakang merah, ijazah dan transkrip nilai asli, hasil cetak DRH yang ditulis tangan dan bermeterai, surat pernyataan lima poin bermeterai, SKCK yang masih berlaku, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta surat bebas narkoba. Semua surat keterangan kesehatan harus diterbitkan minimal pada bulan Juli 2025 dan dari fasilitas kesehatan pemerintah.
“Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan peserta yang dinyatakan lulus seleksi tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri,” jelas Wawan.
Bagi peserta yang memilih mengundurkan diri, wajib membuat surat resmi yang ditandatangani dan dibubuhi materai. Formasi yang ditinggalkan dapat diisi oleh peserta cadangan yang berada di urutan berikutnya pada jabatan yang sama.
“Apabila peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk dua tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya,” papar Wawan.
Ia juga menegaskan bahwa peserta yang memberikan keterangan palsu atau menyalahi ketentuan bisa dibatalkan kelulusannya, bahkan setelah diangkat sebagai PPPK. Hal itu menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian Agama.
“Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,” tandasnya.