Indonesiainside.id – Presiden Prabowo Subianto dilaporkan sangat berang setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan peringatan keras terkait transparansi pasar modal Indonesia. Pengumuman MSCI tersebut tidak hanya memicu keruntuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tetapi juga dinilai mengancam kredibilitas Indonesia di mata internasional.
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan kemarahan sang Presiden saat menghadiri ASEAN Climate Forum di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/2/2026). Menurut Hashim, fokus utama Presiden adalah menjaga kehormatan bangsa dan melindungi masyarakat.
“Presiden Prabowo sangat marah dengan apa yang terjadi minggu lalu. Bagi beliau, kehormatan Republik Indonesia adalah hal yang sangat prinsipil dan kini sedang dipertaruhkan,” ujar Hashim.
Selain faktor reputasi global, nasib investor ritel yang merugi besar akibat anjloknya pasar saham menjadi alasan utama kemarahan Presiden. Hashim menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Menanggapi teguran keras dari Istana, Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan apresiasinya atas perhatian besar pemerintah. Ia menganggap rencana pengetatan pengawasan tersebut sebagai bentuk dukungan nyata bagi pengurus baru di BEI dan OJK.
“Kami berterima kasih atas dukungan luar biasa dari pemerintah. Kami berkomitmen untuk segera melakukan reformasi pasar modal dan langkah-langkah penting lainnya dalam waktu sesingkat mungkin,” kata Jeffrey di Gedung BEI.
Sentimen negatif ini bermula ketika MSCI menyoroti masalah transparansi kepemilikan saham dan free float di Indonesia. Akibatnya, pada Rabu (28/1/2026), IHSG sempat terjun bebas hingga 7,35% ke level 8.320,55, yang memicu pemberlakuan trading halt (penghentian perdagangan sementara).
Tekanan berlanjut pada Kamis (29/1) di mana bursa kembali mengalami trading halt setelah merosot 8% di sesi pertama. MSCI memberikan tenggat waktu hingga Mei 2026 bagi otoritas pasar modal Indonesia untuk memperbaiki transparansi. Jika gagal, Indonesia terancam diturunkan statusnya dari Emerging Market menjadi Frontier Market, sebuah langkah yang bisa memicu eksodus modal asing secara masif.
Jajaran petinggi OJK dan BEI yang mundur akibat IHSG rontok antara lain.
1. Mahendra Siregar (Ketua Dewan Komisioner OJK)
2. Mirza Adityaswara (Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK)
3. Inarno Djajadi (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK)
4. I.B Aditya Jayaantara (Deputi Komisioner Pengawas Emiten OJK)
5. Iman Rachman (Direktur Utama Bursa Efek Indonesia)
Langkah tegas ini diambil guna memulihkan stabilitas pasar dan mengembalikan kepercayaan investor global terhadap transparansi tata kelola keuangan di Indonesia.
(Nto)