Indonesiainside.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi utang pemerintah masih berada dalam batas aman meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan.
Pada 2025, rasio utang Indonesia tercatat sebesar 40,54 persen terhadap PDB. Angka tersebut naik dibandingkan posisi 2024 yang berada di level 39,81 persen.
Meski meningkat, Purbaya menegaskan rasio tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
“Pemerintah menegaskan meski rasio utang meningkat dari 39,81 persen dari PDB di tahun 2024 menjadi 40,54 persen PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran sejumlah fraksi di DPR terkait tren kenaikan rasio utang pemerintah.
Untuk menjaga kondisi fiskal tetap sehat, pemerintah menyiapkan strategi pengelolaan utang yang bertumpu pada empat pilar utama.
Pilar pertama adalah melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap untuk memperkuat keseimbangan primer hingga bergerak menuju posisi positif.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan negara serta meningkatkan kualitas belanja agar setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian dan pembangunan.
Selain itu, pengelolaan portofolio utang akan dilakukan secara aktif melalui sejumlah instrumen, seperti debt switch, pembelian kembali atau buyback, serta konversi pinjaman.
“Dengan strategi ini, pemerintah optimistis rasio utang dapat dikendalikan bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita,” jelas Purbaya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun.
Jumlah tersebut setara dengan 40,75 persen terhadap PDB. Dengan demikian, nilai utang pemerintah kini semakin mendekati angka Rp10.000 triliun.
Mayoritas utang pemerintah berasal dari instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Nilai SBN yang masih beredar atau outstanding mencapai Rp8.652,89 triliun pada akhir Maret 2026.
Jumlah tersebut setara dengan 87,22 persen dari keseluruhan utang pemerintah.
Sementara itu, utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun atau sekitar 12,78 persen dari total utang.
Menkeu Bandingkan dengan Singapura dan Malaysia
Purbaya menilai pengelolaan utang Indonesia relatif lebih hati-hati apabila dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
Ia mencontohkan rasio utang Singapura yang berada di kisaran 180 persen terhadap PDB. Sementara rasio utang Malaysia berada di sekitar 60 persen.
Indonesia juga dinilai memiliki rasio utang yang lebih terkendali dibandingkan sejumlah negara maju, termasuk Amerika Serikat dan Jepang.
“Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita,” ujar Purbaya.
Meski demikian, kenaikan nilai dan rasio utang tetap menjadi perhatian. Pemerintah harus memastikan pembiayaan utang digunakan secara produktif, sementara beban bunga dan pembayaran pokok utang tidak mengganggu ruang fiskal maupun program pembangunan.
Pemerintah optimistis empat strategi pengelolaan utang yang telah disiapkan dapat menjaga rasio utang secara bertahap sekaligus memastikan APBN tetap sehat, aman, dan terkendali.(Nto)