Indonesiainside.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk melindungi lahan-lahan sawah produktif di Indonesia melalui penguatan kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini disebut penting demi menjaga ketahanan pangan nasional dari ancaman alih fungsi lahan.
“Sekarang kami membuat tracking. Kalau secara fisik itu masih sawah, meskipun RTRW-nya sudah menyebut bukan sawah, tetap tidak kami kasih izin. Demi apa? Demi menjaga dan mengendalikan alih fungsi lahan sawah menjadi tidak sawah. Untuk ketahanan pangan,” ujar Nusron usai menghadiri Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Jakarta, Kamis (6/11).
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 314 kabupaten/kota yang dalam RTRW-nya belum mencantumkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Kondisi itu menurutnya berisiko mengancam eksistensi lahan sawah di daerah.
“Kalau tidak sesuai dengan RDTR, ya kita sesuaikan. Karena Lahan Sawah Dilindungi (LSD) itu sebenarnya ada dua bentuk,” jelas Nusron.
Pertama, kata dia, ada lahan yang secara fisik sudah tidak berupa sawah, tapi masih tercatat sebagai sawah di peta. “Model seperti ini akan kami tertibkan dan rapikan datanya. Kalau memang sudah tidak sawah, ya kita hapus. Tidak perlu lagi ada izin LSD,” tegasnya.
Sebaliknya, ada pula lahan yang secara fisik masih sawah, tetapi dalam RTRW justru berubah fungsi menjadi non-sawah. “Yang seperti ini akan kami minta untuk dilakukan reviu RTRW-nya agar dikembalikan fungsinya menjadi sawah. Kalau sawahnya hilang, nanti kita tidak bisa produksi pangan yang melimpah,” ujar Nusron.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk memiliki dan memperbarui RTRW sebagai dasar arah pembangunan wilayah. Ia juga menekankan pentingnya penyusunan RDTR sebagai turunan RTRW yang lebih rinci dan operasional.
“RTRW saja tidak cukup jadi dasar pengambilan keputusan pembangunan karena sifatnya masih terlalu umum. Kalau hanya mengandalkan RTRW, pemanfaatan tata ruang bisa bias dan tidak terarah. Karena itu, dari RTRW kabupaten/kota harus diturunkan menjadi RDTR,” jelasnya.
Untuk mempercepat penyusunan RDTR di seluruh Indonesia, Menteri Nusron mengajak semua pihak berbagi tanggung jawab, baik dari pusat maupun daerah. “Percepatan RDTR ini tanggung jawab bersama. Kalau tata ruangnya tertib, pembangunan dan ketahanan pangan kita juga akan lebih kuat,” pungkasnya.