Indonesiainside.id – Dua warga negara, Imamudin (Advokat) dan Andru Steven (Pekerja Seni), resmi mendaftarkan permohonan pengujian materiil terhadap sejumlah pasal dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Minggu (15/3).
Gugatan ini dipicu oleh kekhawatiran serius terhadap bahaya makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang dinilai tidak transparan.
Melalui Tim Kuasa Hukum dari VST and Partners Law Firm, para pemohon menggugat Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 148 UU Kesehatan. Langkah hukum ini diambil setelah para pemohon mengalami dampak kesehatan nyata akibat konsumsi gula berlebih.
Kesaksian Korban: Diabetes hingga Infeksi Bakteri
Kondisi kesehatan para pemohon menjadi dasar kuat gugatan ini. Imamudin diketahui mengidap diabetes dengan kadar gula darah mencapai 749 duplo. Sementara itu, Andru Steven telah dua kali menjalani perawatan di rumah sakit akibat pengendapan dan infeksi bakteri yang dipicu oleh konsumsi produk berpemanis secara terus-menerus.
“Aturan yang ada saat ini dinilai gagal melindungi konsumen. Informasi kandungan gula disajikan secara mikroskopis dan manipulatif, sehingga sulit diketahui dengan cepat,” ujar kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, dalam keterangan tertulisnya.
Dalam permohonannya, para pemohon mendesak MK untuk mewajibkan pelaku usaha dan pemerintah menerapkan standar visual baru pada kemasan produk, yakni:
- Label Warna (Merah, Kuning, Hijau): Sebagai indikator tingkat bahaya kandungan gula (mirip sistem lampu lalu lintas).
- Simbol Panah: Memudahkan konsumen mengetahui kadar gula secara instan.
- Aksesibilitas Disabilitas: Penggunaan simbol khusus untuk membantu penyandang disabilitas penglihatan warna (buta warna).
Mitigasi Risiko bagi Anak-anak
Viktor menjelaskan bahwa label warna sangat krusial bagi orang tua dalam mengawasi konsumsi anak-anak. Saat ini, tulisan kandungan gizi yang sangat kecil membuat edukasi kepada anak menjadi sulit.
“Akan jauh lebih mudah bagi orang tua melarang anaknya jika ada label merah dengan simbol panah ke atas. Ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi alat mitigasi risiko yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” tegas Viktor.
Dengan gugatan ini, diharapkan pemerintah dan produsen tidak lagi hanya mencantumkan informasi angka yang rumit, melainkan beralih ke peringatan visual yang lebih jujur dan mudah dipahami demi kesehatan publik. (Nto)