Indonesiainside.id – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat resmi menerima pelimpahan tahap dua dalam perkara dugaan suap terkait putusan lepas kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Enam orang tersangka beserta barang bukti telah diserahkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh tim jaksa penuntut umum.
“Beberapa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, dan hari ini dilakukan pelimpahan tersangka serta barang bukti ke Kejari Jakarta Pusat,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Senin (30/6).
Para tersangka yang telah dilimpahkan terdiri atas tiga pihak dari lingkungan peradilan dan tiga lainnya dari unsur korporasi. Mereka adalah Wahyu Gunawan (WG), panitera muda perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara; Muhammad Arif Nuryanta (MAN), mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat; serta Muhammad Syafei (MSY), Head of Social Security Legal PT Wilmar Group.
Selain itu, turut diserahkan pula tiga hakim yang tergabung dalam majelis perkara CPO, yaitu Djuyamto (DJU) sebagai ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) sebagai anggota majelis.
Setelah pelimpahan ini, jaksa penuntut umum akan segera menyusun surat dakwaan untuk proses peradilan lebih lanjut.
Sementara itu, dua tersangka lain dalam perkara yang sama, yakni advokat Ariyanto (AR) dan Marcella Santoso (MS), masih menunggu pelimpahan tahap dua. Keduanya disebut sebagai kuasa hukum dari tiga korporasi yang menjadi tersangka dalam perkara ekspor CPO: PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.
Dalam penyidikan sebelumnya, penyidik menduga bahwa Wahyu Gunawan berperan sebagai perantara suap antara tim hukum PT Wilmar dan Muhammad Arif Nuryanta. Arif yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, diduga menerima uang suap sekitar Rp60 miliar dari Muhammad Syafei melalui bantuan para perantara, termasuk dua pengacara tersebut.
Dana suap tersebut selanjutnya didistribusikan oleh Arif Nuryanta kepada para hakim anggota majelis demi memengaruhi hasil persidangan, yang berujung pada putusan lepas terhadap terdakwa dalam perkara korupsi fasilitas ekspor CPO.
Kasus ini merupakan bagian dari upaya serius Kejaksaan dalam menindak praktik suap yang mencoreng integritas peradilan, khususnya dalam perkara besar yang melibatkan kepentingan korporasi nasional.