Rp1,7 Triliun Digelontorkan, Pemerintah Pacu 18 Ribu Riset Agar Tak Berhenti di Jurnal

Indonesiainside.id – Pemerintah mulai mengakselerasi ekosistem riset nasional dengan menandatangani kontrak pendanaan ribuan proyek penelitian. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi resmi memulai implementasi 18.215 kegiatan riset dan pengembangan tahun anggaran 2026, menandai fase penting agar hasil penelitian benar-benar berdampak nyata.

Penandatanganan kontrak yang digelar di Graha Diktisaintek, Senin (20/4), menjadi titik krusial agar riset tidak berhenti di tahap seleksi, tetapi berlanjut ke pelaksanaan yang terarah, transparan, dan akuntabel. Seluruh hasil seleksi pendanaan dapat diakses melalui platform BIMA dan Hiliriset, termasuk catatan evaluasi bagi proposal yang belum lolos.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menegaskan bahwa para penerima pendanaan memikul tanggung jawab strategis dalam menjawab persoalan bangsa.

“Bapak-Ibu penerima kontrak pendanaan adalah duta institusi perguruan tinggi. Bapak-Ibu menjadi ujung tombak penyelesaian isu sosial yang beragam dan kompleks di Indonesia,” kata Wamen Fauzan.

Sepanjang Januari hingga April 2026, pemerintah telah mengalokasikan Rp1,7 triliun untuk mendukung ribuan riset tersebut. Dana ini disalurkan melalui sembilan program utama, mulai dari penelitian, pengabdian masyarakat, hingga hilirisasi dan kolaborasi internasional.

Program penelitian menjadi tulang punggung dengan 13.028 proposal senilai Rp1,04 triliun. Disusul program pengabdian masyarakat sebanyak 3.328 tim (Rp167 miliar) dan hilirisasi riset prioritas sebanyak 925 proposal (Rp318 miliar).

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Fauzan Adziman menekankan bahwa orientasi riset kini harus bergeser dari sekadar output administratif menuju dampak nyata.

“Riset tidak boleh berhenti pada output administratif. Kita dorong agar riset menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri,” terang Dirjen Fauzan Adziman.

Selain itu, program lain seperti pengujian model dan prototipe, konsorsium unggulan berdampak, hingga inovasi seni turut memperkuat spektrum riset nasional. Bahkan, kolaborasi internasional melalui program PHC Nusantara juga terus didorong untuk memperluas jejaring global.

Distribusi pendanaan menunjukkan keterlibatan luas perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dengan komposisi 40 persen perguruan tinggi negeri dan 60 persen swasta. Program ini juga melibatkan lebih dari 10 ribu mahasiswa dalam skema kontribusi langsung ke masyarakat.

Fokus riset diarahkan pada delapan bidang strategis nasional, seperti kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, energi, hingga pertahanan. Namun menariknya, bidang sosial humaniora justru mendominasi jumlah kegiatan, menandakan pentingnya pendekatan sosial dalam memastikan inovasi dapat diadopsi secara luas.

Pendekatan lintas disiplin menjadi kunci, di mana riset tidak hanya kuat secara teknologi, tetapi juga relevan secara sosial, budaya, dan ekonomi.

Selain pendanaan, pemerintah juga memperkuat ekosistem riset melalui kebijakan honorarium peneliti yang kini dapat dianggarkan hingga 25 persen dari total hibah. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan riset.

Forum dialog yang digelar bersamaan dengan penandatanganan kontrak juga menjadi ruang sinkronisasi antara kebijakan pusat dan implementasi di kampus, melibatkan unsur Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan serta inspektorat.

Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan riset tidak lagi berhenti sebagai publikasi akademik, melainkan menjadi solusi konkret yang memberi nilai tambah bagi masyarakat, industri, dan pembangunan nasional.

Tinggalkan Komentar