Spotify Dukung Proposal Indonesia Soal Tata Kelola Royalti Global

Indonesiainside.id – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi dukungan Spotify terhadap proposal Indonesia mengenai tata kelola royalti global. Dukungan tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat ekosistem musik nasional sekaligus memperjuangkan keadilan bagi para pencipta di era digital.

“Terima kasih kepada Spotify yang telah menyampaikan dukungannya terhadap tata kelola royalti di Indonesia. Kami akan terus memantau keberlanjutan proposal ini,” ujar Supratman di Jakarta, Kamis (23/10).

Proposal bertajuk The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment itu diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong sistem pengelolaan royalti yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Menurut Supratman, upaya ini bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk membangun tata kelola hak cipta global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

“Ini langkah strategis demi memastikan tata kelola royalti yang adil bagi para pemilik hak cipta dan seniman di seluruh dunia,” tegasnya.

Spotify, sebagai salah satu platform streaming musik terbesar di dunia, menyampaikan dukungan resminya melalui surat kepada Kementerian Hukum. Dalam surat yang ditandatangani Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah JAPAC Spotify, Vineeta Dixit, perusahaan menyatakan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam perhitungan serta distribusi royalti.

“Kami mengapresiasi komitmen Kementerian untuk memastikan tata kelola royalti di Indonesia tetap transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh pemegang hak,” tulis Vineeta.

Ia juga menilai langkah Menkum mereformasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) akan memperkuat sistem pengumpulan dan distribusi royalti, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri musik.

Spotify menegaskan sejalan dengan prinsip pemerintah bahwa artis, komposer, dan penulis lagu berhak mendapatkan kompensasi yang adil atas karya mereka. “Kami berharap dapat berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat tata kelola royalti di Indonesia dan memastikan para kreator mendapat kompensasi yang layak,” tambah Vineeta.

Proposal Indonesia tentang instrumen hukum internasional pengelolaan royalti ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Dokumen tersebut telah diajukan ke Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) pada 14 Oktober 2025 sebagai upaya Indonesia memperjuangkan keadilan ekonomi bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif.

Sebelumnya, Spotify telah melakukan audiensi bersama Kemenkum pada 8 Oktober 2025. Dalam pertemuan itu dibahas langkah konkret untuk memperkuat pelindungan hak cipta serta meningkatkan literasi masyarakat agar hanya mengakses musik melalui platform resmi dan berlisensi.

Tinggalkan Komentar