IndonesiaInside.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu (26/3).
Hasil RUPST menyetujui pemisahan (spin-off) unit usaha syariah (UUS) serta akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Persetujuan atas dua agenda tersebut menjadi jalan pembuka selanjutnya bagi BTN untuk mencapai target agar BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) pada tahun ini.
“Dengan mengantongi persetujuan itu, BTN akan melanjutkan proses pengajuan izin akuisisi kepada regulator,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu.
Proses akuisisi rencananya akan tuntas dalam kurun waktu dua bulan ke depan. BTN mengeluarkan dana sekitar Rp1,5 – 1,6 triliun untuk akuisisi BVIS. Dana tersebut digelontorkan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) milik BVS dan loan equity aset BVIS.
RUPST BTN hari ini juga menyetujui rancangan restrukturisasi dalam rangka pemekaran usaha bisnis syariah perseroan. Berdasarkan laporan keuangan BTN Tahun 2024, BTN Syariah memiliki total aset sebesar Rp60,56 triliun per Desember 2024.
“Dengan kondisi itu (aset), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 12 Tahun 2023, BTN wajib untuk melakukan pemisahan terhadap UUS perseroan,” ujar Nixon.
Pembagian Dividen
Pada tahun 2024, BTN berhasil meraih laba bersih sebesar Rp3 triliun. Pendapatan laba bersih BTN mengalami penurunan hingga 14 persen dibandingkan dengan perolehan laba bersih pada tahun 2023 senilai Rp3,5 triliun.
Di sisi lain, penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan hingga 7,3 persen atau setara Rp357,97 triliun. Pertumbuhan juga terjadi pada lini penghimpunan simpanan, dana pihak ketiga tercatat meningkat 9,1 persen menjadi Rp381,67 triliun.
Berdasarkan capaian dalam satu tahun terakhir, BTN sepakat untuk membagikan dividen sebesar Rp751,83 miliar atau setara 25 persen dari total laba bersih. Sementara 75 persen dari laba bersih senilai Rp2,25 triliun akan ditahan untuk pengembangan usaha perseroan.
Perombakan Jajaran Direksi dan Komisaris
Agenda RUPST BTN juga menyetujui perubahan di jajaran komisaris dengan masuknya nama-nama baru dan perampingan di jajaran komisaris. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengisi posisi Komisaris Utama, dan Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan kepatuhan di Kementerian BUMN Dwi Ary Purnomo mengisi posisi Wakil Komisaris Utama.
Kemudian, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengisi posisi Komisaris.
Dalam jajaran direksi, terdapat nama-nama baru seperti I Nyoman Sugiri Yasa yang mengisi posisi Direktur Operations menggantikan Hakim Putratama telah diangkat menjadi Direktur Operations PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
Kemudian, ada nama- nama baru seperti Tan Jecky Chen, Venda Yuniarti, dan Hermita yang mengisi posisi jajaran direksi. Ada nama Rully Setiawan yang menggantikan Muhammad Iqbal selaku Direktur SME dan Ritel Funding yang ditugaskan menjadi Direktur Commercial Banking Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).
Berikut perubahan susunan kepengurusan baru BTN. (nia)
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama: Suryo Utomo
- Wakil Komisaris Utama: Dwi Ary Purnomo
- Komisaris: Fahri Hamzah
- Komisaris Independen: Ida Nuryanti
- Komisaris Independen: Pietra Machreza Paloh
- Komisaris Independen: Panangian Simanungkalit
Dewan Direksi
- Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu
- Wakil Direktur Utama: Oni Febriarto Rahardjo
- Direktur Information Technology: Tan Jacky Chen
- Direktur Treasury & International Banking: Venda Yuniarti
- Direktur Corporate Banking: Helmy Afrisa Nugroho
- Direktur Finance & Strategy: Nofry Rony Poetra
- Direktur Operations: I Nyoman Sugiri Yasa
- Direktur Network and Retail Funding: Rully Setiawan
- Direktur Human Capital & Compliance: Eko Waluyo
- Direktur Commercial Banking: Hermita
- Direktur Consumer Banking: Hirwandi Gafar
- Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo