Indonesiainside.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku hingga kini belum menerima laporan resmi dari kepolisian terkait rencana pemeriksaan dugaan tindak pidana praktik saham gorengan di pasar modal, menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir.
Anggota Dewan Komisioner sekaligus Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan pihaknya menghormati langkah aparat penegak hukum apabila melakukan penyelidikan terhadap indikasi kecurangan di pasar modal.
“Belum (menerima laporan), sama sekali belum. Tapi kami tentu menghormati seandainya aparat penegak hukum melakukan hal tersebut,” ujar Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (2/2).
Meski demikian, OJK berharap proses pemeriksaan dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap tentu dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” lanjutnya.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyatakan akan mendalami adanya indikasi pidana praktik saham gorengan yang diduga berkontribusi terhadap koreksi tajam IHSG.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simanjuntak, menegaskan penyelidikan terhadap kasus serupa sudah dan sedang berjalan.
“Pasti (akan mendalami). Saat ini pun penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas beberapa perkara serupa,” kata Ade Safri di Jakarta, Jumat (30/1).
Ia mencontohkan salah satu kasus saham gorengan yang telah ditangani dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), yakni perkara yang melibatkan Direktur PT Multi Makmur Lemindo Junaedi serta mantan Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP1 PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Mugi Bayu.
Dalam perkara tersebut, keduanya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengadilan menjatuhkan vonis pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 4 bulan serta denda Rp2 miliar.
Langkah Bareskrim Polri ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap integritas pasar modal dan perlindungan investor, terutama setelah gejolak IHSG yang memicu kekhawatiran pelaku pasar. (Nto)