Indonesiainside.id – Anggota DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa kesepakatan mengenai pembentukan 13 komisi di DPR RI periode 2024-2029 telah tercapai. Menurutnya, meskipun jumlah komisi sudah dipastikan, rincian tugas dan fungsi masing-masing komisi masih akan ditentukan setelah presiden terpilih memutuskan struktur kementerian.
“Insya-Allah, kawan-kawan fraksi sudah firm (sepakat),” ujar Said dalam keterangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (4/10).
Said juga menjelaskan bahwa perubahan dari 11 komisi menjadi 13 komisi telah disepakati, dengan langkah selanjutnya adalah menentukan pembidangan dari setiap komisi tersebut. Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan bahwa DPR akan menggelar rapat pada 13-15 Oktober mendatang untuk mematangkan persiapan.
“Bidangnya kan mesti menyesuaikan, kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu,” ujar Said, yang juga merupakan wakil dari Dapil Madura.
Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut terkait potensi pemecahan kementerian di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Menurutnya, urusan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden, sejalan dengan hak prerogatif yang dimiliki.
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI periode 2019-2024, Said juga memastikan bahwa APBN telah diantisipasi untuk menampung kebutuhan penambahan kementerian, melalui pengadaan anggaran cadangan. “Tinggal Bapak Presiden sesuai kebutuhan, karena undang-undangnya juga begitu, kan undang-undangnya sudah direvisi sesuai kebutuhan Presiden,” pungkasnya.