Aung San Suu Kyi Pimpin Tim Melawan Tuduhan Genosida Muslim Rohingya

Indonesia inside.id, Yahoon-Pemerintah Myanmar hari Rabu mengumumkan bahwa, Aung San Suu Kyi, akan mengepalai tim hukum yang akan dikirimkan ke Mahkamah Peradilan Internasional atau International Court of Justice (ICJ) di Belanda,  Desember 2019 ini, untuk menentang kasus genosida yang diajukan terhadapnya oleh Gambia atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI), beranggotakan 57 negara.

“Myanmar telah mempertahankan pengacara internasional terkemuka untuk menentang kasus yang diajukan oleh Gambia,” kata kantor penasihat negara Suu Kyi dalam sebuah posting Facebook dikutip Reuters.

“Penasihat Negara, dalam kapasitasnya sebagai Menteri untuk Urusan Luar Negeri, akan memimpin tim ke Den Haag, Belanda, untuk membela kepentingan nasional Myanmar di ICJ,” katanya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Juru bicara militer Brigadir Jenderal Zaw Min Tun mengatakan kepada Reuters keputusan dibuat setelah pihak tentara berkonsultasi dengan pemerintah. “Kami, militer, akan bekerja sama sepenuhnya dengan pemerintah dan kami akan mengikuti instruksi pemerintah,” katanya.

Seorang juru bicara partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, mengatakan dia telah memutuskan untuk menangani kasus ini sendiri.

“Mereka menuduh bahwa Daw Aung San Suu Kyi tidak berbicara tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia,” kata juru bicara Myo Nyunt. “Dan mereka menuduh dia tidak mencoba menghentikan pelanggaran HAM. Dia memutuskan untuk menghadapi gugatan itu sendiri.”

Persidangan direncanakan digelar berdasarkan gugatan Gambia atas dugaan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan perusakan etnis Rohingya oleh warga dan militer Myanmar, di negara bagian Rakhine. Sesi dengar pendapat publik untuk kasus itu akan digelar pada 10-12 Desember 2019.

Lebih dari 700.000 warga etnis Rohingya, yang merupakan minoritas Muslim di Myanmar, meninggalkan negara bagian Rakhine sejak Oktober 2016, setelah aksi penumpasan militer Myanmar yang ganas dan serangkaian kekerasan, pemerkosaan dan pembakaran yang diduga dilakukan oleh warga Myanmar.

Baik Gambia dan Myanmar adalah penandatangan Konvensi Genosida 1948, yang tidak hanya melarang negara melakukan genosida tetapi juga memaksa semua negara penandatangan untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida.

ICJ mengatakan akan mengadakan dengar pendapat publik pertama dalam kasus ini pada 10 hingga 12 Desember. Pengadilan tidak memiliki cara untuk menegakkan salah satu putusannya.

Kasus Rohingya ini merupakan kasus ICJ pertama yang dihadapi pemerintah Myanmar. Pengamat politik Soe Myint Aung mengatakan dia tidak berpikir Suu Kyi akan menuju Den Haag atas perintah militer.

“Saya tidak terpikir dia akan ke sana atas perintah militer, meskipun dia mungkin berharap mereka (militer) akan membalas tindakan niat baiknya,” tutur Soe dikutip Straits Times, Kamis (21/11). (CK)

Tinggalkan Komentar