Oleh: Anisa Tri Kusuma
Indonesiainside.id, Jakarta — Ashanty tengah bimbang, pasalnya ia baru saja digugat oleh rekan bisnisnya Martin Pratiwi, atas tuduhan mengingkari perjanjian kerja sama secara sepihak. Tak tanggung-tanggung, gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 26 Juni 2019 itu, bernilai Rp 9,4 miliar.
Dari laman resmi Pengadilan Negeri Tangerang, diketahui pihak Martin Pratiwi sudah menyerahkan gugatan sejak hari Rabu (26/6). Dengan perkara wanprestasi bernomor 553/Pdt.G/2019/PN.Tng. Martin Pratiwi sebagai pihak penggugat, diketahui mengalami kerugian materil hingga Rp 4,5 miliar.
Dalam hal ini, Ashanty sebagai pihak tergugat dituduh tak kunjung memberikan sejumlah uang yang dikumpulkan kedua belah pihak. Disebutkan, Ashanty sebagai tergugat dituduh tak kunjung mengumpulkan dana bersama untuk membayar pajak, sejumlah Rp 1,29 miliar.
Dalam isi berkas gugatannya tersebut, Martin Pratiwi juga menyebut jika ia telah mengalami kerugian senilai Rp 2 miliar. Pratiwi mengungkapkan, jika ia harus gali ‘lubang tutup lubang’ untuk menutupi modal usaha kosmetik bersama Ashanty. Lebih lanjut, ia mengakui jika modal tersebut didapat dari pinjaman bank. Terkait kasus yang sedang dialaminya, sampai saat ini Ashanty belum bersedia memberikan komentar.
Apa Itu Wanprestasi?
Seperti yang dilansir dari hukum123.com, wanprestasi memiliki makna; “jika dalam suatu perjanjian, ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai kelalaian (wanprestasi),”
Pengertian kelalaian atau wanprestasi ada beberapa macam, yang meliputi:
– Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya
– Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan
– Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat
– Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
Perlu diingat bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat (Pasal 1339 KUH Perdata) sehingga pihak yang dirugikan oleh adanya wanprestasi ini dapat melayangkan tuntutan atas kelalaian yang terjadi. Pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan dengan salah satu cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yaitu:
– Pemenuhan perikatan
– Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
– Ganti kerugian
– Pembatalan perjanjian timbal balik
– Pembatalan dengan ganti kerugian
Ganti rugi bisa berupa biaya yang dikeluarkan, biaya yang diakibatkan atas kerugian, dan perkiraan keuntungan yang hilang akibat timbulnya kelalaian tersebut. Pembayaran ganti rugi ini harus didahului oleh surat resmi dari pihak yang dirugikan (mengenai kelalaian yang terjadi) terhadap pihak yang lalai. (*/Dry)