Indonesiainside.id – Banjir yang melanda Jakarta dan wilayah Tangerang di tengah musim kemarau bukan sekadar kejadian alam biasa. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut fenomena ini sebagai alarm keras bahwa Indonesia sedang berada dalam pusaran krisis iklim yang nyata dan mendesak penanganan serius.
“Banjir yang terjadi di musim kemarau ini bukan hal biasa. Ini bukti bahwa pola cuaca kita sudah sangat tidak menentu,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (9/7).
Fenomena cuaca yang tidak sesuai musim ini, menurut Eddy, harus menjadi peringatan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk segera memperkuat manajemen krisis iklim. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyusun kebijakan yang tak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif.
“Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah Jakarta dan sekitarnya sebaiknya satu suara dan kompak dalam kebijakan mencegah dampak krisis iklim ini semakin merusak. Jangan ada ego sektoral, baik dari kebijakan di hulu maupun di hilir,” tegasnya.
Eddy menyoroti sejumlah solusi konkret, seperti integrasi tata ruang, perbaikan sistem drainase, pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, hingga perlunya sistem peringatan dini yang lebih andal. Baginya, musim kini tak lagi bisa dijadikan acuan pasti untuk memprediksi bencana.
“Kita tak bisa lagi berpegang pada pola musim konvensional. Ketika kemarau pun bisa banjir, maka harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase, alih fungsi lahan, dan pengelolaan daerah tangkapan air,” ujarnya.
Ia juga mendesak kepala daerah untuk mengambil langkah nyata, bukan hanya reaksi setelah banjir terjadi.
“Kepala daerah harus segera menyusun langkah strategis, mulai dari perbaikan tata kelola air, sistem drainase yang lebih baik, hingga kesiapan tanggap darurat yang lebih cepat dan efektif. Jangan hanya bertindak ketika bencana sudah terjadi,” tambahnya.
Tak hanya itu, Eddy menggarisbawahi pentingnya edukasi publik dan kolaborasi multisektor dalam menanggulangi dampak perubahan iklim.
“Krisis iklim ini adalah tantangan global yang dampaknya sudah sangat lokal. Maka kita perlu kebijakan nasional yang terintegrasi bahkan sampai melibatkan warga dengan mitigasi, adaptasi dan juga edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang terdampak banjir yang terjadi sejak Minggu (6/7). Ia mengakui pentingnya kerja sama seluruh pihak untuk menyelesaikan masalah banjir yang kembali menghantui Ibu Kota.
“Saya ingin meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir karena sekarang ini masih ada beberapa warga yang terdampak, termasuk di daerah ini,” ujar Pramono di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
Di Banten, Gubernur Andra Soni menyoroti pengembang perumahan sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir, menyusul banyaknya permukiman yang dibangun tanpa sistem drainase memadai.
“Saya sudah berkoordinasi dengan DPRD untuk bersinergi, salah satunya dengan memanggil beberapa pengembang,” kata Andra di Serang.