Vonis bebas bukan akhir yang sepenuhnya bahagia.
Benar, majelis hakim menyatakan mereka tidak terbukti bersalah. Benar, banding jaksa kemudian dilaporkan ditolak. Benar, secara hukum putusan itu menguatkan posisi mereka.
Tetapi nama baik tidak selalu pulang secepat palu diketukkan.
Seseorang yang pernah disebut koruptor mungkin bebas dari dakwaan, tetapi belum tentu bebas dari bisik-bisik. Keluarga mungkin menangis lega, tetapi luka sosial tidak otomatis sembuh. Integritas yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam satu berita, lalu membutuhkan waktu panjang untuk ditegakkan kembali.
Itulah sisi paling melelahkan dari sebuah tuduhan.
Bagi para mantan pimpinan BAZNAS Enrekang, perjalanan ini bukan hanya perkara hukum. Ini perjalanan menanggung malu, tekanan, kehilangan kepercayaan, dan hari-hari panjang menunggu keadilan. Di ruang sidang, mereka tidak hanya mempertaruhkan kebebasan. Mereka mempertaruhkan nama.
Lalu datang para mustahik. Orang-orang yang pernah menerima bantuan. Orang-orang yang justru menjadi alasan zakat itu disalurkan. Mereka bersaksi dengan cara paling manusiawi: menunjukkan kaki palsu, menceritakan perahu, menyebut rumah, SPP, usaha pangkas rambut, penelitian, dan jalan menuju pendidikan.
Dari kesaksian itu, satu hal menjadi terang: manfaat tidak bisa dibantah hanya dengan angka. Sebab manfaat hidup di tubuh manusia.
Serial ini tidak bermaksud menutup mata terhadap pentingnya pengawasan dana umat. Justru dana zakat harus dikelola amanah, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi pengawasan juga harus adil. Ia tidak boleh mengubah bantuan yang sampai kepada mustahik menjadi seolah-olah kejahatan tanpa bukti yang kokoh.
Pada akhirnya, kisah BAZNAS Enrekang adalah kisah tentang hukum yang harus cermat, zakat yang harus amanah, dan manusia kecil yang sering menjadi saksi paling jujur dari sebuah kebaikan.
Karena kadang, yang paling benar di ruang sidang bukan suara yang paling lantang.
Melainkan suara lirih seorang saksi yang berkata:
“Bantuan itu sangat bermanfaat, Yang Mulia.”
Menurut rangkaian tulisan IndonesiaInside, perkara ini berawal dari tuduhan korupsi dana ZIS BAZNAS Enrekang senilai Rp16,6 miliar, lalu dalam persidangan banyak saksi justru menerangkan bantuan sampai dan bermanfaat bagi mustahik. Pada 7 Mei 2026 enam terdakwa divonis bebas karena tidak terbukti korupsi. JPU mengajukan banding pada 13 Mei 2026, tetapi PN Makassar melalui penetapan 20 Mei 2026 menyatakan banding itu tidak memenuhi syarat, sehingga putusan bebas tetap berdiri.
Diketahui, perkara BAZNAS Enrekang bermula dari tuduhan dugaan korupsi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah periode 2021–2024 dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp16,6 miliar. Tuduhan ini kemudian berkembang menjadi proses hukum terhadap enam pimpinan/eks pimpinan BAZNAS Enrekang, meski sejak awal pihak BAZNAS membantah adanya penyalahgunaan dana umat.
Dalam persidangan, sejumlah saksi yang dihadirkan justru menerangkan bahwa bantuan BAZNAS benar-benar diterima dan bermanfaat. Para penerima manfaat menceritakan bantuan untuk usaha, perahu penyeberangan, kaki palsu, bedah rumah, biaya pendidikan, penelitian kuliah, pengobatan, hingga kaderisasi imam dan dai. Mereka juga menyatakan tidak pernah diminta imbalan atau bagian dari dana bantuan.
Fakta-fakta persidangan itu menjadi titik penting. Bantuan yang sebelumnya dimasukkan dalam perkara sebagai bagian dari dugaan kerugian negara, di ruang sidang justru terbukti memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Kesaksian para mustahik memperlihatkan sisi ironis perkara ini: program yang membantu warga miskin, difabel, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat desa justru sempat dipersoalkan sebagai tindak pidana korupsi.
Pada 7 Mei 2026, Majelis Hakim Tipikor PN Makassar menjatuhkan vonis bebas terhadap enam terdakwa. Hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, serta memerintahkan pemulihan kedudukan, harkat, dan martabat mereka.
Setelah vonis bebas, JPU tetap mengajukan banding. Namun permohonan banding tersebut kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, putusan bebas terhadap para terdakwa tetap berdiri, sekaligus menjadi penegasan bahwa tuduhan korupsi dalam perkara BAZNAS Enrekang tidak terbukti di pengadilan.
Fakta-fakta persidangan ini menjadi pondasi kokoh bagi Majelis Hakim Sidang Tipikor BAZNAS Enrekang untuk membebaskan para terdakwa dengan putusan “Final dan Mengikat” pada Kamis, 7 Mei 2026, dan seharusnya tidak ada lagi upaya hukum dari JPU.