Pemerintah mulai memetakan sejumlah daerah yang dinilai sudah siap menerapkan new normal (keadaan normal baru). Pemetaan itu mengacu pada tingkat Rt (penularan virus) yang berada di bawah angka satu.
Pemerintah bakal melihat kesiapan suatu daerah sebelum menerapkan new normal. Penerapan pola hidup baru itu diklaim tidak akan diputuskan secara sembarangan.
“Tentu dari kesiapan sosial, ekonomi, pemerintah melihat kesiapan masing-masing daerah,” kata Mentri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perek), Airlangga Hartarto, hari ini (27/5).
KRL mulai ramai
Suasana dalam gerbong KRL jurusan Bogor, Rabu (27/5).
Di tengah bergulirnya rencana penerapan new normal oleh pemerintah pusat, Stasiun Manggarai terpantau ramai, Rabu (27/5). Kendati begitu, tidak sampau terjadi penumpukan penumpang di sana. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menerapkan sejumlah protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.
Pantauan Indonesiainside.id, sekitar pukul 16.30 WIB tadi, sejumlah stasiun seperti Stasiun Tebet, Cawang, Duren Kalibata, Pasar Minggu, hingga Stasiun Depok terpantau sepi. Penumpang yang diizinkan masuk juga tak sembarangan. “Wah gak sembarangan Mas, harus diperiksa suhu badan, pakai masker, dan di dalam stasiun harus physical distancing,” kata petugas KRL bernama Budi saat ditemui di Stasiun Universitas Indonesia (UI).
Memang, penumpang yang hendak menggunakan jasa KRL untuk bepergian harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Fasilitas cuci tangan beserta sabun pun turut tersedia di setiap stasiun. “Penumpang diharapkan mematuhi protokol kesehatan di setiap stasiun,” begitu bunyi pengumuman di Stasiun Depok.
Penumpang menjaga jarak di dalam gerbong KRL.
Di dalam kereta, penumpang juga harus mematuhi physical distancing (aturan jaga jarak fisik). Tempat duduk yang tadinya bisa diisi 8 orang, kini hanya 4 orang, lengkap dengan stiker imbauan physical distancing. Penumpang yang berdiri pun diminta menjaga jarak.
“Penumpang yang berdiri harus jaga jarak dan tidak berhadapan,” bunyi imbauan dalam KRL.
Berdasarkan pantauan, kereta jurusan Bogor data-data per gerbong diisi 60 orang per pukul 16.40 WIB. Jumlah ini sesuai ketentuan maksimal yang mengatur orang per gerbong. Di setiap gerbong, petugas keamanan KRL tampak berjaga dan menebus penumpang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. “Sesuai imbauan pemerintah Mas,” kata salah seorang petugas yang tak mau disebutkan namanya.
Warteg dan kafe mulai buka
Pengunjung asyik bercengkrama di sebuah kafe di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/5).
Wacana new normal juga memberi angin segar bagi pelaku bisnis kuliner. Di beberapa kawasan, warung tegal (warteg), warung siap saji, hingga kafe bernuansa khas kaum urban mulai buka.
Di kawasan Tebet, Jakarta Selatan mislanya, beberapa warteg yang tadinya tutup kini mulai berjualan lagi. “Abis gimana Mas, pemerintah aja kagak jelas (aturannya,” kata Ibu Irma saat membuka warteg miliknya di Tebet, pagi tadi.
Beberapa warung kopi juga buka. Mekanisme penjualan bervariasi. Kebanyakan hanya menerima orderan ojek daring dan tak mengizinkan ada tongkrongan di dalam warung. Namun, beberapa di antaranya tak menghiraukan PSBB.
Seperti salah satu kafe di kawasan Kelapa Dua, Depok. Kafe tersebut buka mulai pukul 15.00 WIB dan tutup pada pukul 24.00 WIB. Tak hanya menerima orderan daring, pemilik kafe juga tak mempermasalahkan jika ada pengunjung yang ingin duduk santai. “Gapapa sih Mas, kalau mau nongkrong, gak masalah,” kata kasir kafe Saturday Co…. di Depok.
Penerapan new normal dinilai belum tepat
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, menilai wacana pemerintah menerapkan new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19 lebih didasari pada pertimbangan politis, bukan ilmiah. Seharusnya kajian medis menjadi acuan semua kebijakan terkait penanganan Covid-19.
Dia menyebut pemberlakuan new normal tidak tepat, mengingat kurva Covid-19 di Indonesia belum menunjukan penurunan grafik yang signifikan. Bahkan, kurva Covid-19 Indonesia cenderung naik tiap hari.
“Tapi yang jadi kurang tepat adalah pemerintah belum punya argumen ilmiah terutama medis soal wacana itu. Saya kira belum tepat (menerapkan new normal), itu lebih dilandasi pertimbangan politis daripada medis,” kata Wasisto kepada Indonesiainside.id, Rabu (27/5).
“Tentunya kalau melihat grafik angka korban yang makin naik, opsi lockdown maupun social distancing itu lebih baik. Karena idealnya new normal itu ada kalau tren grafik angka korban itu menurun dalam beberapa minggu/hari,” ucap Wasisto.
Wasisto menegaskan, di negara-negara lain, semua kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dilandasi pertimbangan medis. Ini karena masalah yang tengah dihadapi berkaitan dengan kesehatan masyarakat, bukan pencitraan penguasa.
“Idealnya seperti itu, karena mereka (tenaga medis) yang lebih paham. Di negara-karena lain, itu kalau ada konpers soal koronavirus, pejabat pemerintah itu didampingi Menkes atau pejabat terkait. Itu untuk menunjukkan kalau kebijakan pemerintah itu dilandasi aturan medis. Terlalu berisiko, ambil kebijakan tanpa pertimbangan medis itu bisa jadi bumerang,” ucap Wasisto. (AIJ)