Indonesiainside.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan penurunan signifikan transaksi judi daring (judi online/judol) sepanjang 2025 merupakan wujud komitmen kuat pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi praktik ilegal tersebut.
“Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat, menunjukkan juga negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi online,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejak awal 2025 hingga kuartal III, total perputaran dana judi online tercatat sebesar Rp155 triliun. Angka tersebut turun sekitar 57 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp359,8 triliun.
Meutya menegaskan, data PPATK tersebut menjadi indikator kredibel atas efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan praktik judi daring di Indonesia.
“Data PPATK menjadi indikator yang sangat kredibel bahwa kebijakan pengawasan, pemutusan akses hingga penegakan hukum yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan terukur,” tegasnya.
Meski mencatat capaian positif, Meutya menekankan bahwa upaya pemerintah tidak akan berhenti sampai di sini. Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan guna mempersempit ruang gerak pelaku judi online, baik dari sisi konten, infrastruktur digital, maupun aliran dana.
Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjutnya, secara konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten dan situs judi online yang beroperasi di ruang digital Indonesia.
“Setiap laporan masyarakat dan temuan sistem kami tindaklanjuti secara cepat sebagai bagian dari komitmen menjaga ruang digital yang aman dan sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya mengungkapkan bahwa penurunan transaksi judi online juga diikuti dengan penurunan jumlah pemain. Pada 2025, jumlah pemain judi online tercatat sebanyak 3,1 juta orang, turun 68,32 persen dibandingkan 9,7 juta pemain pada 2024.
Penurunan tersebut memperkuat optimisme pemerintah bahwa kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat mampu menekan praktik judi daring yang selama ini berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.