Indonesiainside.id – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera membongkar tuntas sindikat pengoplosan beras yang dinilai telah merugikan rakyat, merusak pasar, dan mengganggu program besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
Abdullah menilai, jika praktik manipulasi beras dibiarkan, maka hal itu akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pelindung utama dari kejahatan pangan.
“Langkah ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat reformasi hukum,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/7).
Dia meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas lainnya, dimulai dari pengungkapan pelaku oplosan, baik individu maupun korporasi.
“Lalu siapa saja yang dirugikan dari pengoplosan beras ini dan apa kompensasi yang didapat oleh rakyat yang dirugikan dari kasus ini,” tambahnya.
Abdullah juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh, dari hulu ke hilir—mulai dari ekosistem produksi hingga distribusi dan konsumsi. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi rakyat dari manipulasi yang dilakukan oleh produsen, distributor, maupun pengecer nakal.
“Beri sanksi seberat-beratnya untuk para pelaku, misalnya melalui UU KUHP, UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen. Timbulkan efek jera untuk para pelaku,” katanya.
Desakan ini muncul setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya membeberkan temuan peredaran beras oplosan yang dikemas ulang sebagai produk premium dan bahkan dijual di sejumlah minimarket serta supermarket besar.
“Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” ungkap Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (2/7).
Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan Badan Pangan Nasional tengah mendalami praktik manipulatif ini yang diduga melibatkan ratusan merek dengan potensi kerugian konsumen hingga Rp99 triliun per tahun.