Indonesiainside.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum sebagai upaya memperkuat standar tata kelola dan meningkatkan perlindungan nasabah dalam layanan perbankan.
“Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam keterangannya, Rabu (19/11).
Ia menjelaskan bahwa POJK tersebut mewajibkan bank memiliki kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengawasan dalam setiap proses pengelolaan rekening. Bank juga harus memastikan kemudahan akses bagi nasabah, baik untuk mengaktifkan maupun menutup rekening, melalui kantor fisik maupun kanal digital.
Penerbitan regulasi ini disebut sebagai komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Dengan adanya standarisasi, perbedaan perlakuan antarlembaga dapat diminimalkan sehingga hak dan kewajiban nasabah menjadi lebih jelas dan transparan.
Dalam ketentuan baru ini, bank wajib mengelompokkan status rekening menjadi tiga kategori rekening aktif, yakni rekening dengan aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo. Kemudian Rekening tidak aktif, yaitu rekening tanpa aktivitas selama lebih dari 360 hari. Lalu rekening dorman, yakni rekening tanpa aktivitas selama lebih dari 1.800 hari.
OJK juga mengatur keseimbangan hubungan antara nasabah dan bank. Nasabah wajib memberikan data yang benar, memperbarui informasi, serta menjalankan hubungan secara itikad baik. Di sisi lain, bank harus menampilkan status rekening secara jelas pada kanal layanan fisik maupun digital.
Selain itu, bank diwajibkan mempunyai sistem flagging rekening, menyediakan fitur aktivasi ulang maupun penutupan rekening secara daring, serta menerapkan perlindungan data pribadi yang ketat. Pengawasan lebih intensif juga diperlukan pada rekening tidak aktif dan dormant untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
Aturan ini menegaskan bahwa pengelolaan rekening bukan hanya soal operasional perbankan, tetapi juga bagian penting dari perlindungan konsumen dan upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional.