Tag: RUU Cipta Lapangan Kerja

Jika Wabah Corona Ditangani Tuntas, PKS Siap Masuk Panja RUU <EM>Omnibus Law</EM>

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Kelompok Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Almuzzammil Yusuf, menyatakan kesiapan fraksinya untuk akan bergabung dalam keanggotaan Panita Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Dengan catatan, itu dilakukan jika pandemi Covid-19 atau virus corona telah selesai ditangani. “FPKS akan bergabung dengan Panja RUU Cipta Kerja. Syaratnya […]

Nasional

RUU Sapu Jagad Dinilai Langgar HAM

Indonesiainside.id, Jakarta -Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Sapu Jagad tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang disusun Pemerintah berpotensi menggerus hak-hak asasi manusia di sektor buruh, lingkungan, dan media. Maka itu, dia meminta pemerintah dan DPR harus merevisi sejumlah pasal akan berpotensi membahayakan hak-hak asasi manusia. Usman mengatakan, RUU yang berisi […]

Nasional

Omnibus Law Dikhawatirkan Ada Kongkalikong Layaknya UU KPK

Indonesiainside.id, Jakarta – Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Musni Umar, meminta pemerintah membuka ruang kritik terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Langkah demikian dinilai mampu meminimalisir perdebatan publik mengenai RUU tersebut. “Konsep RUU Omnibus Law sebaiknya di buka ke publik supaya rakyat terutama akademisi, pemerhati, ulama serta kritikus bisa memberi saran dan pendapat. Jgn sampai ada […]

Nasional

3 BEM Gelar Diskusi RUU Cilaka, Mau Gelar Aksi Besar?

Indonesianside.id, Jakarta – Tiga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar diskusi terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) di kantor Lokataru Foundation, Jakarta Timur. Ketiga BEM itu adalah BEM Trisakti, BEM UIN Jakarta, dan BEM IKJ. Sepekan sebelumnya, mereka mengadakan survei di 18 Provinsi dan menyasar 77 kampus. Bekerja sama dengan Lokataru Foundation, survei memetakan […]

Nasional

RUU Cipta Kerja, Tidak Ada Penegakan Hukum bagi Penjahat Lingkungan

Indonesiainside.id, Depok – Andri Gunawan Wibisana Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja kegiatan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) menjadi tidak jelas. “Dalam RUU Cipta Kerja Amdal berubah dari segi kriteria wajib Amdal. Kemudian Tim Penilai Amdal juga mengalami perubahan,” kata dia di Depok Jawa Barat, Minggu […]

Ekonomi

Pakar Hukum: Lebih Baik Pemerintah Tarik Kembali Omnibus Law

Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar Hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konsitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, sepakat pemerintah menarik kembali Omnibus Law Cipta Kerja. Ini menyusul klaim adanya salah ketika pada Pasal 170 Bab XIII Ketentuan Lain-lain dalam RUU tersebut. “Ditarik tentu lebih baik, larena problematikanya di proses penyusunan. Makanya sebaiknya ditarik,” kata Feri melalui pesan […]

Nasional

ADPPI Kecewa dengan Rumusan RUU Cipnaker Potong Kewenangan Pemda

Indonesiainside.id, Jakarta – Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI) kecewa dengan rumusan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Pasalnya, rancangan ini dinilai tak memberikan kepastian hukum bagi pengusahaan panas bumi. Ketua Umum ADPPI, Hasanuddin mengatakan, peraturan pemerintah (PP) berkenaan dengan pemanfaatan langsung belum juga terbir. Termasuk soal berbelitnya kebijakan pemanfaatan tidak langsung, sol sekma tarif […]

Ekonomi

Pakar Hukum Minta Pemerintah Tarik Omnibus Law

Indonesiainside.id, Jakarta – Guru Besar Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juawana, merespons pernyataan staf khusus khusus Presiden, Dini Purwono, yang menyatakan Pasal 170 RUU Cipta Kerja salah konsep atau misunderstood instruction. Ia menyebut pernyataan itu menandakan para drafter tidak secara tuntas memahami keinginan Presiden Jokowi saat memunculkan Omnibus Law. Hikmahanto mengibaratkan para drafter seperti […]

Nasional

DPR Akui Banyak Kepentingan di Omnibus Law

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut DPR telah memprediksi kemunculan kontroversi atau perbedaan pendapat mengenai RUU Cipta Kerja dengan teknik Omnibus Law. Sebab, pemerintah tercatat hendak menyelaraskan 1.244 pasal dari 79 UU ke dalam RUU. “Ada banyak kepentingan dan hal yang saling bertabrakan di sini, sehingga tidak dihindari ada ketidaksinkronan yang […]

Nasional

PKB: ‘Balikin’ Omnibus Law ke Pemerintah

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, Maman Imanul Haq, meminta draf Omnibus Law Cipta Kerja yang kini berada di meja pimpinan DPR dikembalikan ke pemerintah. Ia menyoroti klaim Menko Polhukam, Mahfud MD, yang menyebut Pasal 170 BAB XIII Ketentuan Lain-lain RUU Cipta Kerja salah ketik. Pasal itu memberi kewenangan kepada Presiden Jokowi mengubah […]

Nasional

PPP: ‘PP Batalkan UU’ Tidak Salah Ketik

Indonesiainside.id, Jakarta – Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai tidak salah ketik dalam 170 Bab XIII Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang memberi kewenangan kepada Presiden Jokowi mengubah Undang-Undang (UU) lewat Peraturan Pemerintah (PP). “Saya kira tidak salah ketik, sebab kalau salah ketika itu misalnya katanya ‘ada’ menjadi ‘tidak ada’, atau ‘bisa’ menjadi […]

Nasional

GP Ansor: Pemerintah Tidak Jujur

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, menilai Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tidak jujur. Ia menyebut tim GP Ansor menghabiskan waktu dua bulan untuk mengkaji naskah akademik dan draf Ciptaker. “RUU Omnibus Cipta Kerja, sering disingkat Cilaka, merupakan RUU yang tidak jujur,” kata Yaqut dalam keterangannya […]

Nasional